Penerimaan CPNS dan Biaya "Top Up" Uang Elektronik jadi Berita Terpopuler Ekonomi

Kompas.com - 19/09/2017, 07:40 WIB
Warga membeli kartu uang elektronik di halte Transjakarta Manggarai karena koridor 4 dan 6 hari ini resmi menggunakan sistem e-ticketing, Sabtu,(21/2/2015).Tara Marchelin Warga membeli kartu uang elektronik di halte Transjakarta Manggarai karena koridor 4 dan 6 hari ini resmi menggunakan sistem e-ticketing, Sabtu,(21/2/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah membuka lowongan CPNS disambut antusias oleh masyarakat. Tak sedikit yang menyatakan keinginannya untuk bisa menjadi pegawai pemerintah.

Terkait dengan hal itu, berita-berita seputar penerimaan CPNS juga mendapat respon positif dari pembaca.

Selain penerimaan CPNS, berita lain yang juga mendapatkan perhatian pembaca adalah seputar keberatan biaya untuk top up uang eletronik. Hal ini merespon kebijakan Bank Indonesia yang akan mengizinkan bank memungut fee untuk nasabah yang mau isi ulang.

Berikut adalah berita-berita terpopuler dari desk Ekonomi Kompas.com sepanjang hari kemarin, Senin (18/9/2017).

1. Ini Syarat-Syarat "Nyeleneh" untuk Pendaftar CPNS 2017

Sebanyak 60 kementerian atau lembaga dan 1 pemerintah provinsi membuka 17.928 lowongan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) pada tahun ini.

Hal itu disambut antusias oleh masyarakat. Hingga Jumat pekan lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sudah ada 373.178 orang yang mendaftar.

Namun di tengah gegap gempita itu, terselip beberapa syarat-syarat unik dalam pendaftaran CPNS yang di keluarkan oleh sejumlah instansi pemerintahan.

2. Ini Tiga Instansi Paling Minim Pendaftar CPNS

Badan Kepegawaian Negara merilis sudah ada 373.178 orang mendaftarkan diri untuk melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) yang disediakan oleh 60 Kementerian atau Lembaga (K/L) ditambah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga Jumat (15/9/2017).

Berdasarkan data BKN pada ada tiga Kementerian dan Lembaga yang tidak menjadi tujuan utama para pendaftar CPNS. Adapun, tiga lembaga tersebut adalah, Lembaga Sandi Negara dengan 13 pendaftar, Kementerian Koordinator Perekonomian dengan 64 pendaftar, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dengan 190 pendaftar.

3. Biaya "Top Up" Uang Elektronik Bebani Pengguna Jalan Tol

Rencana Bank Indonesia (BI) mengizinkan perbankan mengenakan biaya (fee) untuk isi ulang ( top up) uang elektronik menuai pro dan kontra. Kepala Badan Usaha Jalan Tol (BPTJ) Herry Trisaputra Zuna mengharapkan agar kebijakan itu dipikirkan ulang. Sebab bagi pengguna jalan tol, hal itu akan akan menjadi beban tambahan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


EditorBambang Priyo Jatmiko
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X