Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank-bank BUMN Tetap Tunggu Aturan BI soal Biaya Top Up Uang Elektronik

Kompas.com - 19/09/2017, 13:25 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pengenaan biaya pengisian ulang (topup) saldo uang elektronik menimbulkan polemik di masyarakat.

Biaya top up uang elektronik dipandang bakal memberatkan masyarakat. Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) telah memutuskan untuk tidak menarik biaya topup uang elektronik.

(Baca: Bank-bank BUMN Sepakat Tak Pungut Biaya "Top Up" Uang Elektronik)

Akan tetapi, keputusan tersebut tetap bergantung pada ketentuan Bank Indonesia (BI). Bank sentral sendiri masih menggodok aturan soal pengenaan biaya topup uang elektronik.

Ketua Umum Himbara Maryono menyatakan, keempat bank milik negara yang tergabung dalam Himbara masih tetap menunggu aturan dari BI.

"Iya, kami tetap taat kepada ketentuan Bank Indonesia," kata Maryono ketika ditemui di ajang Indonesia Banking Expo (IBEX) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (19/9/2017).

Maryono yang juga Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tersebut juga menuturkan, apabila BI mewajibkan pengenaan biaya topup uang elektronik, maka Himbara akan melakukan simulasi.

Ia mengatakan, simulasi itu dimaksudkan agar biaya top up tidak memberatkan masyarakat.

"Contohnya dalam bentuk gimmick, promosi, dan sebagainya. Sehingga, masyarakat tidak merasa terbebani 100 persen," ungkap Maryono.

Ia mengungkapkan, semangat penting dalam penggunaan uang elektronik adalah untuk menyukseskan program cashless society atau Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Maryono menuturkan, penggunaan uang elektronik akan mendorong efisiensi. Himbara beranggotakan BTN, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Melesat 29,11 Persen, Bank DKI Kantongi Laba Bersih Rp 939,11 Miliar di 2022

Rilis
Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Aprindo: Tutupnya Gerai Makanan dan Minuman adalah Keniscayaan karena Tidak Adaptif

Whats New
Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Fluktuatif, IHSG Sesi I Ditutup Naik Tipis

Whats New
Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Persiapan Ramadhan 2023, Bapanas Minta Bulog dan ID Food Percepat Impor Daging Sapi

Whats New
IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

IBK Indonesia Akan Right Issue Senilai Rp 1,2 Triliun

Whats New
Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Nasabah Keluhkan Aplikasi M-BCA Error, BCA: Kini Sudah Normal

Whats New
Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Aprindo Bantah Gerai Transmart Tutup karena Bangkrut

Whats New
Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Gelar IPO, Hillcon Kelebihan Permintaan 1,3 Kali

Whats New
Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Cerita dari Negeri Kaya Sawit, Harga Minyak Goreng yang Terus Digoreng

Whats New
Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Aprindo Bantah Ritel Jadi Penyebab Minyakita Langka

Whats New
Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Kreditur Tolak Putusan Perdamaian, Bos Garuda: Kami Belum Menerima Pemberitahuan Resmi dari Pengadilan

Whats New
Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Terbukti Mengemplang Pajak, Perusahaan di Bantul Kena Denda Rp 93,56 Miliar

Whats New
Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Dapat Restu Luhut, Tarif Baru Masuk Borobudur Diperkirakan Rp 150.000

Spend Smart
Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Masyarakat Menjerit, Pemerintah Putar Otak Atasi Lonjakan Harga dan Stok MinyaKita

Whats New
Sudah Impor tapi Beras Masih Mahal, Pemerintah Beberkan Alasannya

Sudah Impor tapi Beras Masih Mahal, Pemerintah Beberkan Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+