Kapan Uang Elektronik Bebas Biaya Top Up?

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana Bank Indonesia (BI) mengizinkan perbankan mengenakan biaya untuk isi ulang (top up) uang elektronik menuai polemik di masyarakat.

Para pengguna uang elektronik menilai hal itu akan menambah beban. Sebab saat ini, top up uang elektonik di penyedia jasa non bank, misalnya minimarket, sudah dikenakan biaya tambahan.

Meski begitu, top up uang elektronik yang bebas biaya bukanlah mimpi. Hanya, masyarakat meski sabar sebab hal itu mungkin baru terjadi tahun depan.

“Ini butuh waktu setahun lah,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di sela-sela acara Indonesia Banking Expo (IBEX).

Saat itu tutur pria yang kerap disapa Tiko itu, perbankan akan menggunakan teknologi near-field communication (NFC) untuk digunakan dalam sistem top up uang elektonik.

Melalui NFC, masyarakat tak perlu lagi pergi ke minimarket untuk melakukan top up yang dikenai biaya tambahan. Proses top up bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan smartphone di manapun.

“Jadi nanti (top up) dari e-banking langsung bisa masuk ke kartunya (uang elektonik) melalui handphone dengan NCF,” kata Tiko.

“Jadi setahun lagi kalau sudah pakai NFC itu enggak ada cost (top up). Ini kaya rekening aja, hanya tinggal kartunya perlu ditempelkan ke ponsel,” sambung dia.

Sebenarnya tutur Tiko, biaya top up uang elektronik bukanlah isu bagi perbankan. Sebab bila mesin top up yang yang digunakan adalah milik bank, maka bank bisa membebaskan biaya top up.

Namun kata Tiko, sistem uang elektonik tidak hanya melibatkan pengguna dan perbankan saja, namun juga penyedia jasa non bank yang menyediakan mesin top up. Hal inilah yang membuat top up uang elektonik dikenai biaya tambahan.