JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia ( BI) akan mengatur besaran merchant discount rate (MDR) bagi transaksi di merchant atau toko.
Besaran MDR yang berkisar antara 2,5 persen-3 persen akan ditekan menjadi tidak boleh lebih dari 1 persen.
MDR dikenal juga sebagai surcharge. Biaya atau komisi ini dikenakan bank ke pemilik toko sebagai pengganti penggunaan mesin electronic data capture (EDC).
Komponen komisi biasanya dihitung berdasarkan sejumlah faktor, seperti volume, risiko dan sektor industri.
Dulu, biaya ini sering dikenakan ke pengguna kartu kredit yang bertransaksi di merchant. (Baca: BI Larang Gesek Ganda Kartu Kredit dan Debit di Komputer Kasir)
Namun, sejak 2011 BI menghapus biaya kartu kredit 3 persen yang dibebankan ke pengguna. Bahkan bank penerbit kartu kredit wajib menghentikan kerja sama dengan merchant yang berlaku merugikan.
Agus Martowardojo, Gubernur BI menyatakan, kelak bank sentral bakal mengatur besaran sharing (pembagian) keuntungan antara pihak bank dengan merchant. "Kami akan atur. Nantinya MDR jangan sampai lebih dari 1 persen," terang Agus, Selasa (19/9/2017).
Besaran pembagian keuntungan tersebut, akan dibagi antara perusahaan issuing (penerbit) dan acquiring. Agus menambahkan, aturan besaran MDR yang akan dirilis BI, tidak lain bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen.
Selain pengaturan maksimal besaran MDR, aturan yang akan dirilis BI kelak juga akan memastikan layanan serta inovasi transaksi perbankan bisa terus berlanjut.
Sebelum mengeluarkan aturan batas maksimal besaran MDR tersebut, tentunya BI akan terlebih dahulu mendengar masukan dari pelaku industri dan masyakarat.
Menanggapi rencana bank sentral tersebut, Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) yang juga Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengatakan, pihaknya dan industri perbankan masih menunggu aturan regulator terkait hal ini.
