Jokowi: Jika Regulasi Berlebihan, Inovasi Startup Tidak Muncul

Kompas.com - 20/09/2017, 13:19 WIB
Presiden Joko Widodo bersama pimpinan ormas mengumumkan Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo bersama pimpinan ormas mengumumkan Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonomi digital di Indonesia berkembang begitu pesat, sejalan dengan kemajuan teknologi. Untuk mendukung kemajuan ekonomi digital tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku pemerintah memiliki sejumlah strategi.

Salah satu strategi yang dimaksud Jokowi adalah keleluasaan untuk bereksperimen harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Pasalnya, menurut Jokowi, inovasi membutuhkan eksperimen.

"Berarti startup (perusahaan rintisan) jangan dicekik regulasi berlebihan, jangan terlalu diatur-atur. Inovasinya malah tidak muncul," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Talkshow Ekonomi Baru di Era Digital di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (20/9/2017).

Menurut Jokowi, Indonesia nemiliki terlalu banyak regulasi dan aturan. Meskipun sudah dipangkas, tetap saja aturan masih banyak dan jumlahnya hingga mencapai 42.000 regulasi.

(Baca: 7 Tantangan Indonesia Mencapai Ekonomi Digital Senilai Rp 1.700 Triliun di 2020)

 

Aturan yang banyak dan berbelit-belit akhirnya malah menghambat inovasi. Oleh karena itu, imbuh Jokowi, ia dan pemerintah terus berkomitmen untuk memangkas dan menyederhanakan aturan.

"Tugas saya menggempur aturan-aturan itu agar semakin sedikit, sehingga kita lincah dan fleksibel dalam melakukan inovasi," ungkap Jokowi.

Jokowi menyatakan, agar dapat berkembang, maka startup harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya. Di sinilah peran penting deregulasi aturan yang menghambat munculnya pola-pola inovasi baru.

"Dulu izin itu sedikit, kemudian ada syarat-syarat, kemudian dinaikkan jadi izin, sehingga semakin banyak aturan dan izin," tutur Jokowi.

Kompas TV BI Siapkan Data Statistik Transaksi Belanja "Online"

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.