Biaya Top Up Uang Elektronik Berbenturan dengan Gerakan Nontunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pengenaan biaya pengisian ulang (top up) uang elektronik memunculkan beragam polemik di tengah-tengah masyarakat.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memandang, pengenaan biaya top up uang elektronik berbenturan dengan program pemerintah yang ingin mendorong gerakan nontunai.

Langkah Bank Indonesia (BI) yang akan mengatur biaya top up uang elektronik tersebut dinilai kurang tepat untuk dilakukan saat ini.

Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menyatakan, kebijakan BI yang berbarengan dengan pelaksanaan elektronifikasi pembayaran jalan tol kontradiktif.

"Di satu sisi menyuruh masyarakat memakai e-money (uang elektronik) dan mendorong gerakan non tunai tapi justru dikenakan pungutan (biaya). Ini disinsentif bagi nasabah, khususnya masyarakat pengguna jasa transportasi umum dan tol," kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (20/9/2017).

Ketika dikenakan biaya isi ulang elektronik, imbuh Bhima, dikhawatirkan masyarakat akan kembali menggunakan uang tunai dalam bertransaksi.

Hal ini dipandang menjadi kemunduran. Bhima juga menyayangkan bank sebagai penyedia kartu uang elektronik, di mana dalam bisnis uang elektronik sebetulnya bank sudah mendapat untung tanpa harus ada pengenaan biaya isi ulang.

"Misalnya dari awal kan masyarakat sudah bayar kartu emoney. Beli perdana Rp 50.000 dapat saldo Rp 30.000, harga kartu Rp 20 Uang hasil penjualan kartu sebenarnya tercatat sebagai fee based income bank. Harusnya dengan keuntungan dari penjualan kartu perdana e-money tidak perlu lagi memungut biaya top up karena dinilai memberatkan konsumen," jelas Bhima.

Ia memberi contoh di Hong Kong yang menggunakan octopus card. Untuk biaya perawatan mesin EDC dan investasi infrastruktur ditanggung perusahaan penerbit kartu dan operator jasa transportasi publik.

Dengan sharing cost tersebut, konsumen bisa dapat potongan harga dan insentif ini membuat 95 persen penduduk Hongkong menggunakan Octopus card.