Masih Terus Dicari Formulasi Pajak Transportasi Daring

Kompas.com - 22/09/2017, 14:44 WIB
Foto ilustrasi aplikasi transportasi dalam jaringan atau daring atau online. Kompas.com/Josephus PrimusFoto ilustrasi aplikasi transportasi dalam jaringan atau daring atau online.
|
EditorJosephus Primus

KOMPAS.com - Sampai saat ini, masih terus dicari formulasi pajak untuk transportasi dalam jaringan (daring). Catatan mengenai hal ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Adalah Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama yang mengatakan hal itu sebagaimana siaran pers yang diterima Kompas.com hari ini.

Catatan dari laman Kompas.com menunjukkan sejak Maret 2017, Ditjen Pajak sudah meminta agar transportasi daring, khususnya taksi mendapat pengenaan pajak. Sementara besaran tarifnya akan menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang sudah berlaku saat ini. (Baca: Perusahaan Taksi "Online" Akan Dikenai Pajak)

Ihwal pengenaan pajak ini, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) Ateng Aryono juga mengingatkan. Menurutnya, persaingan antara taksi meter dan taksi daring membuat sebagian taksi meter kolaps.  “Dengan matinya sebagian perusahaan taksi resmi yang sudah ada, potensi pajak menjadi hilang," tuturnya.

Ia melanjutkan, jika taksi daring tidak dikenakan pajak, akan ada potensi hilangnya pendapatan negara. "Negara akan mengalami kehilangan potensi pajak," ujarnya.

Pada pihak berikutnya, dosen Universitas Atma Jaya Ahmad Iskandar berpandangan pengenaan pajak terhadap taksi daring bisa dilakukan. Pengenaan itu bisa dilakukan segera. "Kan Ditjen Pajak terus mengejar pemasukan negara melalui pajak," katanya.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek hingga saat ini masih berproses. Banyak pihak menunggu peraturan baru yang dinilai lebih adil dan berimbang.

Warta sebelumnya menunjukkan Mahamah Agung telah membatalkan beberapa pasal dalam Permenhub no. 26/2017 karena gugatan yang diajukan oleh enam pengemudi taksi daring. Alasan penggugat, permenhub dimaksud bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga dianggap tidak demokratis karena tidak melibatkan banyak pihak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.