Ada Anggaran Rp 4,5 Triliun untuk Alutsista pada RAPBN 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,5 triliun untuk pembelian alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dan alat komunikasi khusus (Almatsus).

Anggaran tersebut sudah dimasukkan oleh pemerintah ke dalam  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 untuk dibahas lebih lanjut oleh DPR.

Munculnya anggaran Alutsista dan Almatsus sebesar Rp 4,5 triliun itu sempat dipertanyakan oleh Anggota Badan Anggaran DPR Erma Suryani Ranik saat rapat dengan pemerintah.

"Ada pinjaman dalam negeri di RAPBN 2018 untuk Kementerian Pertahanan Rp 3,5 triliun dan Kepolisian Rp 1 triliun totalnya Rp 4,5 triliun, difokuskan untuk membiayai Alutsista dan Almatsus yang diproduksi oleh industri Hankam dalam negeri. Kami mohon penjelasan," ujarnya di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Menurut Erma, penjelasan pemerintah sangat penting menyusul polemik pernyataan Panglima TNI yang menyebut adanya institusi nonmiliter yang akan membeli 5.000 pucuk senjata.

"Baru kemarin kita ribut soal 5.000 senjata atau 500 pucuk senjata. Jadi ini ada penarikan pinjaman dalam negeri  untuk pembelian Alutsista dan Almatsus. Ini untuk apa saja?," tanya Erma lagi.

Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penggunaan anggaran Rp 4,5 triliun tersebut masih dalan proses finalisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Oleh karena itu, Suahasil tidak bisa menyebutkan daftar Alutsista dan Almatsus yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan dan Kepolisian.

"Namun Kementerian Pertahanan maupun Kepolisan  telah memiliki daftar kegiatan prioritas pinjaman dalam negeri 2018," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto menegaskan pernyataan Panglima TNI soal pembelian 5.000 senjata tidak benar. Sebab tutur dia, senjata yang akan dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk. Senjata itu sudah dipesan ke PT Pindad dan akan diperuntukkan bagi sekolah intelejen Badan Intelejen Negara (BIN).