Kompas.com - 28/09/2017, 15:28 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada 3 perusasaan industri makanan dan minuman karena terindikasi merembeskan gula kristal refinasi ke pasar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Karyanto Suprih mengatakan, gula rafinasi merupakan gula yang diperuntukan bagi kebutuhan industri bukan masyarakat.

“Tidak akan disuplai lagi, di-stop suplai gulanya karena dia membocorkan gula rafinasi yang tidak boleh beredar (di pasaran),” ujarnya di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Syahrul Mamma mengatakan, perusahaan yang terkena sanksi merupakan perusahaan pengguna gula rafinasi.

(Baca: Apindo Tolak Wacana Sistem Lelang untuk Gula Kristal Rafinasi)

Kemendag tutur dia, sudah memberikan surat kepada Kementerian Perindustrian untuk tidak lagi memberikan suplai gula kepada perusahaan pembocor gula rafinasi tersebut.

Menurut Syahrul, pemberian sanksi itu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha agar tidak lagi menjual gula rafinasi ke pasaran karena seharusnya digunakan untuk industri.

“Ini juga sekaligus peringatan untuk pihak terkait agar pendistribusian gula rafinasi harus sesuai peraturan yang berlaku,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 21,3 ton gula kristal rafinasi. Pembakaran komoditas tersebut dilakukan di Lapangan Kantor Kementerian Perdagangan.

“Barang yang dimusnahkan hari ini adalah hasil dari pengawasan petugas tertib niaga pada semester I-2017,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Syahrul Mamma di Jakarta, Kamis (28/9/2017).

Menurut Syahrul,telah terjadi pelangagran aturan sebab 21,3 ton gula rafinasi tersebut telah rembes ke pasar. Padahal gula rafinasi merupakan gula untuk keperluan industri.

Penyitaan 21,3 ton gula rafinasi tersebut dilakukan oleh petugas tertib niaga dari para pedagang pasar di berbagai daerah di Indonesia sejak Januri-Juni 2017.

Kompas TV Bahan Pangan Ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak Disita

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Mengenal Nikel, Logam yang Lagi Naik Daun Berkat Booming Mobil Listrik

Whats New
Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Omzet Turun Akibat Inflasi, Ini Strategi Untuk UMKM agar Bisnis Tetap Jalan Tanpa PHK Karyawan

Whats New
Indeks Filantropi RI Stagnan di 'Doing Okay' Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Indeks Filantropi RI Stagnan di "Doing Okay" Selama 2 Tahun, Perlu Ada Perbaikan Regulasi

Whats New
Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Perluas Jaringan, BUMN BKI Teken Kerja Sama dengan Emirates Classification Society

Whats New
Dari 3 Platform 'Online' Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Dari 3 Platform "Online" Ini, Mana yang Paling Banyak Beri Keuntungan ke Mitra UMKM Kuliner?

Whats New
Aplikasi Pesan Makanan 'Online' Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding 'Offline'

Aplikasi Pesan Makanan "Online" Dorong Penjualan UMKM 1,9 Kali Lipat Dibanding "Offline"

Whats New
SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

SIM Indonesia Bisa Berlaku di Luar Negeri, Mana Saja?

Whats New
Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Komisi VII DPR RI: Indonesia Masuk ke EBT adalah Suatu Keharusan

Whats New
Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Salahkah Orang Kaya Pakai BPJS Kesehatan? DJSN: Sudah Jelas Amanat JKN Itu Gotong Royong

Whats New
11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

11 Kelompok Tani di Aceh Besar Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan

Whats New
Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Soal Permentan 18/2021, Kementan: Masyarakat Dilarang Serobot Kebun Inti Perusahaan

Whats New
SiCepat Eskpres Teken Komitmen 'Green Corporate' untuk Dukung Logistik Hijau

SiCepat Eskpres Teken Komitmen "Green Corporate" untuk Dukung Logistik Hijau

Whats New
Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Perkuat Pasokan Gas di Batam dan Jatim, PGN Gandeng HCML dan Petrochina Jabung

Whats New
Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Potensi Bisnisnya 8,1 Miliar Dollar AS, Menkes Ajak Pengusaha Garap Sektor Kesehatan yang Bersifat Preventif

Whats New
Harga Emas Antam Naik Rp 1.000 di Akhir Pekan, Ini Rinciannya

Harga Emas Antam Naik Rp 1.000 di Akhir Pekan, Ini Rinciannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.