BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan tujuh prototype sebagai percontohan pembangunan hijau yang rendah emisi.
Ketujuh prototype tertuang dalam Kesepakatan Pembangunan Hijau yang berlangsung di pembukaan pertemuan terbuka Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Iklim atau Governor's Climate and Forest (GCF) 2017 di Balikpapan, Kaltim, Rabu (27/9/2017).
Penandatanganan kesepakatan berlangsung di hadapan para gubernur dan delegasi dari 35 provinsi dan negara bagian di seluruh dunia.
Kesepakatan itu diteken para bupati di Kaltim, perusahaan swasta, asosiasi pengusaha, perwakilan masyarakat adat, hingga sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
(Baca: Puluhan Juta Warga Kota akan Miskin dalam 15 Tahun akibat Perubahan Iklim)
“Para pihak bersepakat untuk membangun inisiatif model yang dikembangkan untuk menguji solusi inovatif menjawab tantangan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang sangat kompleks dan memerlukan kerja sama lintas sektor,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kaltim, Riza Indra Riadi, saat membacakan kesepakatan itu, Rabu (27/9/2017).
Awalnya dari deklarasi Kesepakatan Pembangunan Hijau atau Green Growth Compact di Samarinda pada 29 Mei 2016 lalu. Deklarasi itu ditindaklanjuti untuk membangun inisiatif model.
Semula dikumpulkannyalah 18 contoh inisiatif awal pembangunan hijau yang sudah berhasil di Kaltim selama ini. Mereka bisa sebagai calon model pembangunan hijau itu.
Dalam perkembangannya, tujuh di antaranya dipilih untuk dikembangkan di tahap awal, selebihnya di tahap selanjutnya.
Model yang diterapkan pertama itu antara lain yakni model pelaksanaan program penurunan emisi karbon di Kaltim dalam rangka pelaksanaan skema forest carbon parnership facility.
Kemudian penguatan percepatan pelaksanaan dan pencapaian target perhutanan sosial seluas 660.782 hektar.
Termasuk juga dengan penguatan kelembagaan 21 unit kesatuan pengelolaan hutan, pengembangan kemitraan di 150.000 hektar kawasan Delta Mahakam.
Serta pengembangan Program Karbon Hutan Berau, hingga pengembangan perkebunan berkelanjutan di masing-masing kabupaten.
Selain itu juga dilakukan pengelolaan kawasan ekosistem esensial untuk koridor orangutan di bentang alam Wehea-Kelay seluas 368.248 hektar.
Riza mengatakan, untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mereplikasi prototype ini maka mereka menyepakati untuk saling bertukar informasi secara aktif, saling belajar, hingga soal memobilisasi pendanaan.
"Berupaya untuk meningkatkan komitmen dan upaya yang sudah dijalankan saat ini secara terus menerus," kata Riza.
Seluruh model itu akan menjadi pembelajaran bagi keberhasilan pembangunan hijau dan kemunculan model lain dan inisiatif berikutnya. Dengan demikian niat pembangunan hijau dan rendah emisi itu akan bisa terus terbangun.
Komitmen ini disepakati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur Kaltim bersama tujuh kepala daerah di Kaltim, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar program inisiatif model ini berlangsung.
Seperti beberapa perusahaan perhutanan, batu bara, timber, hingga minyak dan gas. Juga dengan asosiasi pengusaha hutan Indonesia, gabungan pengusaha kelapa sawit, perwakilan masyarakat adat hingga para LSM.