Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Kebutuhan Lembaga Keuangan untuk Peningkatan Pelayanan

Kompas.com - 28/09/2017, 20:45 WIB
Josephus Primus

Penulis

KOMPAS.com - Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank punya tiga kebutuhan untuk peningkatan pelayanan. Menurut Direktur Utama Bank Panin Herwidayatmo ketiganya adalah nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan KTP elektronik. "Pemanfaatan KTP elektronik, misalnya, dapat memberikan banyak manfaat serta kemudahan bagi lembaga keuangan maupun masyarakat umum," katanya.

Bagi industri perbankan, terang Herwidayatmo, penggunaan data base kependudukan merupakan hal yang diinginkan karena dapat mempermudah proses verifikasi identitas, pembukaan bank, dan sebagainya. "Masyarakat juga dapat lebih mempercepat proses layanan keuangan," kata Herwidayatmo.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com hari ini, diperoleh informasi bahwa bersama Bank Panin, ada Bank KEB Hana dan Bank BCA Syariah serta tujuh lembaga keuangan non-bank yakni Batavia Finance, Dipo Star Finance, Maybank Finance, Asuransi Jiwa BCA Life, Danakita, Sinar Mitra Sepadan Finance, serta Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) meneken kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) di Jakarta. Dalam kesempatan itu hadir juga Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Data

Menurut Zudan, kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan dilakukan sebagai tindak lanjut atas nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2014 untuk kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik. “Selain mempermudah lembaga keuangan, kerja sama ini akan membuat data base kependudukan lebih tertata dan terdata secara detail. Ke depan semua transaksi penduduk di lembaga keuangan akan terdata lebih lengkap,” tutur Zudan.

Pemanfaatan data tersebut, kata Zudan, mempercepat aktivitas bisnis. Contohnya, untuk pembayaran klaim asuransi untuk ahli waris. Program nasional ini, diharapkan akan memacu masyarakat akan semakin tertib administrasi kependudukan.

Data yang diungkap Zudan menunjukkan sampai dengan saat ini, 242 lembaga yang sudah mengakses data Dukcapil. Menurutnya, operator telekomunikasi juga menggunakan data ini dalam melakukan pendataan ulang pemilik nomor ponsel. Menurut Zudan, seluruh pemilik KTP elektronik dipastikan mempunyai data tunggal.

Sebanyak 261 juta penduduk dipastikan akan terdata dengan lengkap, imbuh Zudan. Lalu, 175 juta sidik jari yang telah tercatat dalam data Kemdagri. Dari jumlah itu, 95 persen telah terekam, hanya tersisa 7,5 juta yang masih tersisa.

Kemendagri mengharapkan input atau masukan dari pihak perbankan, untuk terus melakukan perbaikan data NIK. Ada 31 elemen yang terekam dalam NIK, ditambah beberapa elemen lainnya yang saat ini masih dibahas dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pekan depan, lanjut Zudan, 1,5 juta keping blanko akan dikirimkan ke dinas dukcapil, untuk mengatasi kekurangan pencetakan KTP elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian ATR/BPN Bidik Target Reforma Agraria Tercapai Tahun Ini

Kementerian ATR/BPN Bidik Target Reforma Agraria Tercapai Tahun Ini

Whats New
BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

BRI Bakal Ambil Langkah Hukum soal Konten Ajakan Tarik Uang dari Bank

Whats New
Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Soal Uang Hilang di Tabungan, Ekonom Sebut Perbankan Punya Pengawasan Ketat

Whats New
PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

PetroChina Dinilai Konsisten Tingkatkan Kompetensi Perajin Batik dan Dorong Literasi di Jambi

Whats New
Wamen BUMN: Emas Bukan Aset 'Sunset'

Wamen BUMN: Emas Bukan Aset "Sunset"

Whats New
Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Peleburan 7 BUMN Karya Ditargetkan Rampung September 2024

Whats New
Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Relaksasi Harga Gula Akan Berakhir, Pengusaha Ritel Berharap Stok Terjamin

Whats New
Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Komitmen Dorong Inklusi Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran Mandiri Agen

Whats New
Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Resmikan The Gade Tower, Wamen BUMN: Jadi Simbol Modernisasi Pegadaian

Whats New
Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Kemenperin Kasih Bocoran soal Aturan Impor Ban

Whats New
Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Pengusaha Ritel: Pembatasan Pembelian Gula Bukan karena Stok Kosong

Whats New
Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Luhut Minta Penyelesaian Lahan di IKN Tak Rugikan Masyarakat

Whats New
Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Prudential Indonesia Rilis Produk Asuransi Kesehatan PRUWell, Simak Manfaatnya

Whats New
Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Kunjungi IKN, Luhut Optimistis Pembangunan Capai 80 Persen pada Agustus 2024

Whats New
Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Wamendes PDTT: Urgensi Transmigrasi dan Dukungan Anggaran Perlu Ditingkatkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com