Geliat Infrastruktur, Semua Kembali untuk Rakyat!

KOMPAS.com - Gencarnya pembangunan infrastruktur menyuntikkan harapan bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Mengatasi ketertinggalan infrastruktur pun tak dapat ditawar-tawar lagi.

Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program besar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Komitmen itu sebagaimana terlihat melalui jumlah anggaran pembangunan infrastruktur pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Anggaran infrastruktur meningkat signifikan dari Rp 154,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 269,1 triliun pada 2016 dan mencapai Rp 401,1 triliun pada APBN-P 2017.

Indonesia memang perlu mengejar negara-negara tetangga dalam hal infrastruktur. Dalam hal jalan tol, misalnya. Dengan negara tetangga, Malaysia, kita masih tertinggal dari segi panjang jalan tol.

Baca: Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan

Di negeri jiran itu, panjang tol telah mencapai 3.500 kilometer. Capaian tersebut masih di atas jalan tol Indonesia sepanjang 984 kilometer pada awal 2017 ini.

Karena itu, pemerintah menargetkan dapat membangun lebih dari 1.000 kilometer jalan tol hingga 2019 mendatang.

Salah satu penyebab tingginya biaya logistik adalah infrastruktur yang belum memadai. Menyadari kondisi itu, pemerintah terus memetakan sumbatan-sumbatan penghambat distribusi logistik, utamanya infrastruktur jalan.

Jika diibaratkan seperti pembuluh darah maka infrastruktur jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, waduk adalah sarana untuk melancarkan pasokan oksigen ke seluruh tubuh.

Baca: Infrastruktur Logistik akan Mampu Dorong Pertumbuhan Industri

Dengan pembangunan yang masif, harapannya adalah distribusi logistik menjadi lancar pada masa mendatang serta menopang perekonomian nasional.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo pun meminta anggaran pendapatan dan belanja di tiap daerah difokuskan kepada satu sektor tertentu yang hendak ditonjolkan.

Jokowi meminta kepala daerah mencontoh pemerintah pusat, yang saat ini tancap gas menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Sekarang ini APBN, Saya juga hanya ingin fokus saja ke infrastruktur. Karena ini menjadi hal yang sangat mendasar, sangat penting bagi kompetisi sebuah negara," kata Jokowi saat menutup rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Malang, Kamis (20/7/2017).

Dok. KEMENHUB Pelabuhan Bima

"Mulailah kita merancang anggaran itu fokus, konsentrasi ke satu hal. Sudah," tegas Jokowi, kepada para wali kota seluruh Indonesia yang hadir di acara itu.

Membangun infrastruktur memang krusial jika kita berkaca pada sejumlah tantangan bangsa Indonesia saat ini.

Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas per Maret 2017, angka kemiskinan masih berada di angka 10, 64 persen. Pemerintah sendiri telah menargetkan angka itu dapat turun  menjadi 10 persen tahun depan.

Adapun tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,4 persen dan ditargetkan turun pada 2018 menjadi 5,0-5,3 persen.

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Jalan Trans Papua Ruas Habema-Mbua.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur tentunya bertujuan memajukan suatu daerah dan lebih dari itu, diharapkan mampu menyejahterahkan segenap tumpah darah bangsa Indonesia.