Pemerintah Diminta Tak Turuti Permintaan Freeport

"Cadangan mineral ini kan punya negara, bukan punya dia (Freeport), dia cuma sewa, tidak mungkin kita beli punya sendiri. Itu sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menjadi hak dia setelah dia bayar royalti," kata Andi.

Menurut Andi, Freeport kerap menolak penawaran divestasi saham dari pemerintah. Pada tahun 2015, Freeport juga menolak divestasi 10,64 persen senilai 630 juta dollar Amerika. Artinya, penghitungan cadangan sampai 2041 yang diinginkan Freeport tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Dia menegaskan, secara hukum, cadangan itu masih menjadi hak bangsa Indonesia, belum menjadi milik Freeport.

"Hak atas kekayaan alam itu di tangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Mineral menjadi milik Freeport setelah terjadi pembayaran royalti, yang sebelumnya (belum ditambang) ya punya negara," ujar Andi.