Kemenaker: Alumni SMK Terbanyak Menganggur

Kompas.com - 02/10/2017, 16:33 WIB
Ilustrasi. Siswa mengikuti ujian nasional SMA/SMK sederajat. KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAPIlustrasi. Siswa mengikuti ujian nasional SMA/SMK sederajat.
|
EditorAprillia Ika

MAKASSAR, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mencatat, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) terbanyak menganggur dan belum mendapat tempat bekerja.

Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 10 persen dari 7,01 juta orang berstatus pengangguran, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2017.

Hal tersebut diungkapkan, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemnaker RI, Bambang Satrio Lelono disela-sela pencanangan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di Hotel Clarion Makassar, Senin (2/10/2017).

(Baca: Tingkat Pengangguran Turun Tipis di Februari 2017)

Menurut Bambang, kalau dilihat data angka pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan, mayoritas itu lulusan SMK, nomor dua lulusan SMA, dan ketiga Politeknik.

"Lulusan SMK banyak yang nganggur, ini memang unik. Kenapa malah justru lulusan SMK yang banyak nganggur, padahal mereka lulusan siap pakai di dunia kerja," ungkapnya.

Tingginya jumlah pengangguran dari lulusan SMK, kata Bambang, berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2017.

Dari data BPS periode Februari 2017 itu, dari 131,55 juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, tercatat 124,54 juta orang yang bekerja. Sisanya yakni 7,01 juta orang berstatus pengangguran.

Dongkrak Kualitas

Dengan fenomena yang terjadi saat ini, Kemenaker akan melakukan pembenahan berdasarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Dimana 12 Kementerian atau Lembaga Negara yang mendapatkan perintah pembenahan SMK.

Khusus Kemenaker, ada empat arahan khusus yang mesti dilakukan untuk mendongkrak kualitas alumnus SMK.

Pertama perihal pendataan lulusan SMK, baik itu kualifikasi, kejuruan dan tempatnya. Kedua perihal fasilitasi siswa SMK untuk melakukan praktik di BLK.

Ketiga perihal revitalisasi BLK. Keempat perihal penyelesaian standar kompetensi. Keempat poin inilah yang menjadi tindak lanjut Inpres Nomor 9 Tahun 2016 untuk Kementerian Ketenagakerjaan.

Kompas TV Pembangunan pabrik semen bisa berdampak buruk bagi kelangsungan hidup petani.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X