Komnas HAM Tuding KKP Langgar HAM Nelayan

Kompas.com - 03/10/2017, 05:43 WIB
Nelayan menurukan hasil tangkapan mereka untuk dijual ke Tempat Pelelangan Ikan Ujung Watu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Minggu (23/10/2016). Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang membuat nelayan kecil sekitar perairan Jepara berharap dapat memperoleh tangkapan ikan yang melimpah. KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASANelayan menurukan hasil tangkapan mereka untuk dijual ke Tempat Pelelangan Ikan Ujung Watu, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Minggu (23/10/2016). Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang membuat nelayan kecil sekitar perairan Jepara berharap dapat memperoleh tangkapan ikan yang melimpah.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM-RI) menuding Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK) melakukan pelanggaran atas hak-hak konstitusional nelayan.

Komnas HAM menyebut pelanggaran HAM itu terungkap setelah dilakukan pemantauan dan penyelidikan atas pelaporan oleh Front Nelayan Indonesia (FNI) dan sejumlah nelayan lainnya pada tanggal 25 April 2017 dan Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 12 Juli 2017.

Namun lembaga tersebut tidak menyebutkan secara rinci apa pelanggaran hak-hal nelayan yang diabaikan oleh KKP.

Komnas HAM hanya mengatakan bahwa KKP melalukan pelanggaran hak nelayan dalam pembuatan dan implementasi peraturan pelarangan Cantrang dan sejumlah alat tangkap ikan lainnya yang tertuang dalam Permen KP No. 71 Tahun 2016.

"Upaya peningkatan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan hendaknya tidak dilakukan dengan cara mengabaikan hak masyarakat terutama masyarakat nelayan," ujar Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jakarta, Senin (2/9/2017).

Komnas HAM meminta pemerintah membentuk Tim Independen atau mandiri untuk melakukan kajian terkait dampak penggunaan Cantrang sebagai salah satu alat penangkap ikan, paling lambat 2 bulan setelah dikeluarkannya rekomendasi ini.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah membuka forum dialog seluas-luasnya dengan masyarakat terdampak, dan memenuhi hak-hak masyarakat terdampak atas kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP.

"Komnas HAM RI juga menekankan  pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi tersebut guna pemenuhan hak atas kesejahteraan, hak untuk hidup dan mempertahankan hidup," begitu rekomendasi Komnas HAM.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Whats New
Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Whats New
Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Whats New
Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Whats New
Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Whats New
OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal 'Catut' Nama OJK

OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal "Catut" Nama OJK

Spend Smart
Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Whats New
Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Whats New
Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Whats New
Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Whats New
 IHSG dan Rupiah pada Sesi I Merah

IHSG dan Rupiah pada Sesi I Merah

Spend Smart
Lewat “Petrofin Peduli”, Elnusa Petrofin Gelar 640 CSR Sepanjang Tahun 2021

Lewat “Petrofin Peduli”, Elnusa Petrofin Gelar 640 CSR Sepanjang Tahun 2021

Rilis
Bos BI Prediksi Suku Bunga The Fed Naik di Bulan-bulan Ini

Bos BI Prediksi Suku Bunga The Fed Naik di Bulan-bulan Ini

Whats New
G20 Jadi Peluang Kampanye Pemberdayaan Disabilitas, Menaker: Mereka Sulit Dapat Kerja

G20 Jadi Peluang Kampanye Pemberdayaan Disabilitas, Menaker: Mereka Sulit Dapat Kerja

Whats New
Polri Buka Lowongan Kerja Perwira Lulusan Sarjana, Minat?

Polri Buka Lowongan Kerja Perwira Lulusan Sarjana, Minat?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.