Layanan Pembayaran Non-Tunai Berkelanjutan untuk Efisiensi Ekonomi Indonesia

Hal ini harus menjadi perhatian bagi penyelenggara layanan pembayaran elektronik, terlebih perusahaan rintisan tekfin yang masih baru.

Sementara itu, kemudahan yang diinginkan oleh konsumen juga belum didukung dengan infrastruktur yang memadai.

Konsumen seringkali ditolak ketika akan menggunakan pembayaran menggunakan kartu debit atau kredit.

Data Bank Indonesia menyatakan pengguna alat pembayaran menggunakan kartu per Mei 2017 mencapai 137.325.105 kartu, namun hanya terdapat kurang lebih satu juta mesin EDC dimana mayoritas berada di Pulau Jawa.

Besarnya jurang antara pengguna kartu dan acceptance points menjadi hambatan konsumen untuk beralih ke transaksi non-tunai.  

Transaksi Non-Tunai untuk Wujudkan Inklusi Keuangan

Upaya pemerintah untuk mendorong gerakan non-tunai perlu diapresiasi. Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk mendukung transaksi non-tunai, termasuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 19/8/PBI/2017 mengenai gerbang pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG) dimana satu kartu dapat dipakai di mana pun dengan bebas atau biaya seminimum mungkin.

Selain itu, keseriusan pemerintah untuk menggalakkan gerakan non-tunai juga terlihat melalui aturan yang mewajibkan pengguna tol menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran per 1 Oktober 2017.

Persiapan pemberlakuan transaksi uang elektronik juga akan diberlakukan pada stasiun pengisian bahan bakar pertamina. Dapat diprediksi nantinya masyarakat akan mengadopsi uang elektronik dengan cepat.

Dukungan pemerintah untuk menciptakan cashless society sangat vital. Dalam hal ini, Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang berhasil agar penggalakan transaksi non-tunai dapat terlaksana dengan baik.

Di India, misalnya, setiap individu yang menggunakan pembayaran non tunai akan mendapatkan potongan harga ataupun pajak di beberapa tempat seperti SPBU dan tol.

Pemerintah India juga telah melakukan demonetasi sehingga mendorong adopsi pembayaran elektronik dengan cepat.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, bahkan di wilayah rural, memiliki akses terhadap layanan keuangan melalui perbankan dan masuk ke dalam inklusi keuangan.

Pemerintah Indonesia diharapkan bisa terus mendorong kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi melalui transaksi non-tunai, tanpa membebani masyarakat dengan biaya-biaya besar yang justru dikhawatirkan membuat mereka enggan enggan untuk melakukan adopsi.

Kebijakan ini selanjutnya diharapkan bisa mendorong terciptanya model bisnis layanan pembayaran elektronik yang berkelanjutan.