Menko Darmin Tegaskan Divestasi Saham Freeport Bisa Dicomot Tanpa IPO

Kompas.com - 03/10/2017, 15:51 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution(kiri) saat memberikan sambutan pada pameran lomba foto pembangunan infrastruktur  yang ada di seluruh Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (27/8/2017). Lomba yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengusung tema Di Darat, Laut, dan Udara Infrastruktur Kita Bangun KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBMenko Perekonomian Darmin Nasution(kiri) saat memberikan sambutan pada pameran lomba foto pembangunan infrastruktur yang ada di seluruh Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (27/8/2017). Lomba yang diselenggarakan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengusung tema Di Darat, Laut, dan Udara Infrastruktur Kita Bangun
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution enggan mengomentari sikap Bos Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson yang menolak skema divestasi saham yang ditawarkan pemerintah.

Meski begitu, Darmin memastikan bahwa pemerintah bisa mengambil 51 persen saham Freeport tanpa skema initial public offering (IPO). Hal itu sekaligus menepis argumen Freeport McMoran.

"Di dalam kontrak karya (KK) sebenarnya, yang namanya divestasi itu tidak dibilang pakai IPO," ujar Darmin di sela-sela acara Rakornas Kadin, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Diakui Darmin, sempat ada Peraturan Pemerintah (PP) yang membolehkan divestasi PT Freeport Indonesia dilakukan dengan skema IPO. Namun aturan itu sudah tidak berlaku.

(Baca: Pemerintah Pastikan Proses Divestasi Saham Freeport Jalan Terus)

"Nah itu pernah ada PP yang bilang pakai IPO boleh, tapi itu sudah di cabut," kata Darmin.

Sebelumnya, dalam surat tanggal 28 September 2017 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Hadiyanto, Adkerson berkeinginan agar divestasi awal berlangsung segera mungkin melalui skema IPO.

Sementara itu, pemerintah menyatakan, berdasarkan Pasal 24 ayat 2 Kontrak Karya (KK), kepemilikan Indonesia mencapai 51persen seharusnya sudah selesai pada tahun 2011, oleh karena itu pelaksanaannya divestasi merupakan implementasi atas kewajiban divestasi Freeport.

Selain itu, pemerintah menyatakan memiliki kapasitas keuangan untuk mengambil alih semua saham divestasi dalam periode diestimasi yang diusulkan, yang paling lambat adalah sampai akhir 2018.

(Baca: Pertanda Perundingan Pemerintah dan Freeport Akan Temui Jalan Buntu)

Kompas TV Negosiasi antara pemerintah dan Freeport masih alot meski kesepakatan perubahan status dan divestasi saham sudah disepakati.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X