Bappenas Maju Terus Pantang Mundur Pindahkan Ibu Kota dari Jakarta

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro memastikan kajian pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta tetap berjalan.

Saat ini, lanjut dia, instansinya masih melakukan kajian survei lokasi sebagai pusat pemerintahan baru.

"Progresnya kami masih melakukan kajian dan survei lokasi. Pokoknya kami maju terus pantang mundur," kata Bambang, di Universitas Indonesia, Depok, Kamis (5/10/2017).

Dia menjelaskan, pemindahan pusat administrasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban Jakarta.

(Baca: Anggaran Tak Disetujui DPR, Pemerintah Teruskan Kajian Pemindahan Ibu Kota)

Sebab sebagai ibu kota, Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian.

"Kalau sudah terlalu padat, di sinilah kami berpikir perlu ada sumber pertumbuhan baru di luar Jawa," kata Bambang.

DKI Jakarta, lanjut dia, merupakan kota yang menanggung beban berat setiap harinya. Hal itu terlihat dari padatnya penduduk yang beraktivitas di Jakarta.

Bambang menjelaskan, Jakarta menempati peringkat dua kota di dunia dengan beban paling berat, yakni dengan 30,2 juta orang setiap harinya.

(Baca: 2018 Persiapan Pindah Ibu Kota, Asalkan...)

Sedangkan di posisi pertama diduduki oleh Tokyo dengan jumlah penduduk yang beraktivitas sebanyak 37 juta orang.

"Bicara sistem perkotaan itu membentuk metropolitan area, beban Jakarta 30 juta orang. Memang tidak semuanya tinggal dan bayar pajak di Jakarta," kata Bambang.

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usulan tambahan anggaran Bappenas senilai Rp 7 miliar untuk studi tahap awal pemindahan ibu kota dengan alasan efisiensi.

Presiden Joko Widodo menyebut ada tiga provinsi yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Adapun tujuan pelaksanaan rencana ini untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dengan luar Jawa.

Pembiayaan kebijakan ini direncanakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.