Jelang Tahun Politik, Inflasi Bakal Tetap Terjaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun 2019 mendatang bakal diselenggarakan pemilihan presiden, sebelumnya pada tahun 2018 bakal dihelat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Namun begitu, menjelang tahun politik, inflasi indeks harga konsumen (IHK) diperkirakan bakal tetap terjaga.

Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Damhuri Nasution menyebut, inflasi yang stabil menjelang tahun politik didorong oleh keputusan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga. Tanpa kenaikan harga, tentunya inflasi akan terjaga.

"Tahun depan itu sudah mendekati tahun politik, saya pikir tidak akan ada naik-naikkan harga, bisa repot urusannya. Jadi inflasi lebih terjaga," kata Damhuri dalam Economic and Banking Outlook, Kamis (5/10/2017).

(Baca: September 2017, Inflasi DKI Jakarta Terkendali)

Damhuri mencontohkan, ada sejumlah komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) yang diputuskan untuk tidak dinaikkan sesuai rencana. Salah satu komponen tersebut adalah tarif listrik 450 VA.

Sebelumnya, kenaikan tarif listrik golongan 450 VA direncanakan dinaikkan secara bertahap pada bulan Juli, September, dan November 2017. Akan tetapi, guna menjaga daya beli masyarakat, rencana tersebut diurungkan.

Dengan berbagai kemungkinan tersebut, Damhuri memperkirakan inflasi IHK pada tahun 2018 akan terjaga antara 2,5 sampai 3,5 persen. Adapun untuk tahun 2017 ini, inflasi diperkirakan berkisar antara 3,5 sampai 4 persen.

"Faktor eksternal masih kondusif, sementara dari domestik pemerintah akan berupaya menjaga inflasi menjelang Pemilu," ungkap Damhuri.

Ia menyebut, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga komponen administered prices pada tahun 2019.

Selain itu, dampak kenaikan administered prices yang dilakukan pemerintah pada Januari, Maret, dan Mei 2017 akan hilang pada Februari, April, dan Juni 2018.