Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dikritik Apindo Soal Lelang Gula Rafinasi, Ini Jawaban Bappebti

Kompas.com - 06/10/2017, 13:58 WIB
Aprillia Ika

Penulis

MALANG, KOMPAS.com - Pasar lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) akan segera bergulir setelah aturannya hadir pada 17 Maret 2017 lalu.

Pasar lelang GKR merupakan pasar lelang elektronik yang menyelenggarakan transaksi jual beli GKR secara online dan real time dengan metode Permintaan Beli (Bid) dan Penawaran Jual (Offer). Volume Penjual atau Pembeli sebanyak 1 ton, 5 ton, dan 25 ton.

Pengaturan perdagangan GKR melalui pasar lelang diharapkan dapat menjaga ketersediaan, penyebaran, dan stabilitas harga gula nasional, serta memberi kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan kecil dalam memperoleh GKR.

Namun, upaya ini mendapat kritikan dan penolakan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo berpandangan seharusnya pemerintah mengontrol harga gula agar lebih efektif dibanding negara tetangga ketimbang menerapkan sistem lelang.

Apindo juga berpendapat, industri besar tidak akan menjual GKR ke pasaran dan menyebabkan terjadinya rembes ke pasaran.

Karena, GKR merupakan bahan baku untuk makanan atau minuman. Menurut Apindo, menjual makanan atau minuman olahan akan mendapatkan nilai yang lebih besar ketimbang menjual gula kristal rafinasi ke pasaran.

"Kalau (tujuannya agar) harga GKR lebih murah bagi UKM rasanya secara alamiah sulit. Pasti yang duitnya besar akan mendapatkan penawaran yang besar," ujar Hariyadi Sukamdani, Ketua Apindo di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Bagaimana tanggapan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai hal ini?

Bachrul Chairi, Kepala Bappebti mengatakan, bahwa pemerintah memiliki alasan tersendiri untuk menggunakan skema lelang ini. Terutama, untuk menekan kebocoran GKR di pasaran dan memberikan UKM harga yang murah. 

Dia memaparkan, saat ini rembesan gula rafinasi di pasar diestimasi mencapai 300.000 ton per tahun. Namun, ada perhitungan lain yang mengestimasi rembesannya mencapai 700.000 ton per tahun.

Gara-gara rembesan tersebut, sebanyak 1,5 juta ton gula petani yang tidak bisa dipasarkan. Padahal, konsumsi gula masyarakat terus terjadi.

"Rembes 300.000 ton itu baru dari sisi industrinya, belum dari sisi makanan-dan minumannya. Dengan konteks yang ada sekarang, siapa pembocornya kami belum tahu tetapi yang penting adalah adanya regulasi yang pas untuk mencegah rembesan," kata Bachrul saat acara pelatihan wartaan industri perdagangan berjangka komoditi di Malang, Jumat (6/10/2017).

Menurut Bachrul, pemerintah saat ini perlu memiliki neraca gula, sehingga pemerintah bisa melihat berapa jumlah kebutuhan GKR yang pas. "Sebab jika saat ini jumlah rembesan GKR ke pasar masih simpang siur, sudah jelas ada yang memainkan," lanjutnya.

Dengan demikian, sistem lelang yang diberlakukan bisa menjawab kebutuhan pemerintah akan neraca gula. Pemerintah akan mendapatkan data dashboard yang bisa digunakan.

"Lelang ini untuk siapa? untuk UKM dan perusahaan yang termarginalkan karena tidak punya legalitas selama ini. Sebab ada 70 persen perusahaan yang ikut lelang dengan harga murah. Dengan sistem ini semua perusahaan harus melaporkan harga, kontrak dan realisasinya," lanjut Bachrul.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com