GRESIK, KOMPAS.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) memberikan izin ekspor konsentrat selama delapan bulan untuk PT Freeport Indonesia. Terhitung mulai 10 Februari 2017 hingga 10 Oktober 2017.
Terkait hal itu, anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani, mengatakan bahwa pembahasan kerja sama tetap berlangsung meski masih terjadi tarik ulur antara pemerintah dengan Freeport.
“Freeport masih enggan dengan saham kepemilikan pemerintah sebanyak 51 persen. Padahal, kalau kami menghitung hingga kontrak mereka habis 2021, itu cukup masuk akal,” ucap Eni, di sela kunjungannya ke Gresik, Sabtu (7/10/2017).
“Sebab kalau menghitungnya sampai 2024, rasanya nggak fair. Karena itu seperti, bagai kita membeli barang kita sendiri, itu yang harus disadari. Jadi masih belum ketemu,” lanjutnya.
(baca: Janji Bangun Smelter, Freeport Siapkan 2,3 Miliar Dollar AS)
Eni juga menolak anggapan pemerintah ‘dibodohi’ oleh Freeport terkait kontrak kerja sama yang tengah dibahas.
“Bukan dibodohi, tapi kurang mix saja. Kita tunggu saja, hingga akhir bulan ini antara pemerintah dan Freeport akan melakukan pembahasan lagi, mudah-mudahan akan terjadi titik temu,” ujarnya.
Eni juga berpesan kepada pemerintah yang berunding dengan Freeport untuk mendahulukan kepentingan warga Indonesia secara luas dalam pembahasan kerja sama tersebut, serta tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku sebelum menentukan sikap yang diambil.
“Soal saham, ini kan masih ada pembahasan antara pemerintah dan Freeport. Jadi kami sudah berpesan kepada pemerintah, supaya saat pembahasan dengan Freeport sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau Freeport ingin tetap di sini, harus ada kontrak jelas yang menguntungkan Indonesia,” tegas Eni.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot sempat mengatakan, pemerintah akan terus memantau kinerja Freeport dalam rangka melengkapi izin mereka untuk mendirikan smelter, sebagai bentuk keseriusan mereka dalam kontrak kerja sama yang menguntungkan Indonesia.
Pembangunan smelter dianggap penting, lantaran dapat memangkas ongkos produksi pabrik pupuk yang ada di Indonesia. Sebab sejauh ini, sebagian besar bahan baku pupuk di Indonesia dilakukan secara ekspor.
“Smelter insya Allah masih akan dibangun di Gresik, tidak tahu nanti lokasi persisnya di mana, apakah di JIIPE atau di lokasi lain, sebab ini masih akan dibahas juga hingga akhir Oktober ini. Kalau memang tidak ada kejelasan, yang sudah tentu mereka harus mengakhiri ekspornya,” pungkasnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
