Reklamasi Teluk Jakarta Dilanjutkan, Ini Pertimbangan Pemerintah

Kompas.com - 08/10/2017, 14:23 WIB
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilanjutkan. Terlebih, Luhut juga telah mengeluarkan surat keputusan pencabutan sanksi administrasi bagi pengembang pulau C, D, dan G.

Dalam keterangannya, Luhut menjelaskan, seluruh pihak dilibatkan dalam kajian reklamasi tersebut. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).

"Khusus untuk (keputusan keberlanjutan reklamasi) Pulau G, seluruh syarat administratif telah dipenuhi pengembang pulau tersebut (PT Muara Wisesa Samudra)," kata Luhut, Minggu (8/10/2017).

(baca: Moratorium Reklamasi 17 Pulau di Teluk Jakarta Resmi Dicabut)

Luhut menjelaskan, PT Muara Wisesa Samudra telah menyelesaikan permintaan PLN untuk mencari solusi agar reklamasi tidak mengganggu aliran listrik PLTU Muara Karang. Menurut Luhut, PT Muara Wisesa Samudra membangun terowongan bawah tanah dan kolam berisi air pendingin yang akan disalurkan ke PLTU Muara Karang.

Selain itu, pengembang juga akan melakukan perpanjangan kanal.

"Biaya pembangunan terowongan itu dibebankan kepada pengembang Pulau G," kata Luhut.

(baca: Pemprov DKI Surati DPRD Minta Raperda Reklamasi Disahkan)

Kajian teknis agar reklamasi tidak mengganggu PLTU Muara Karang sudah dilakukan PLN, Pertamina, Bappenas, serta para ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Belanda, Jepang, Korea Selatan, dan seluruh kementerian terkait.

"Menteri LHK telah mencabut sanksi administratif Pulau C, Pulau D dan Pulau G, karena pengembang telah memenuhi sanksi moratorium dari pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Atas dasar itulah saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 pada hari Kamis," ujar Luhut.

Surat tersebut mencabut surat keputusan Menko Maritim pada 2016 yang menghentikan sementara proyek reklamasi. Dengan demikian, Luhut meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pengawasan sesuai kewenangannya agar pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebelumnya, Kementerian LHK mengeluarkan SK Nomor 355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 untuk PT Muara Wisesa yang berisi sanksi penghentian sementara reklamasi di Pulau G. Sanksi itu diberikan pada Mei 2016.

Selang sebulan, mantan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan pembangunan Pulau G harus dihentikan karena melakukan pelanggaran berat. Sebab, Pulau G dibangun berjarak 300 meter dari PLTU Muara Karang.

Kompas TV Pimpinan Komisi IV DPR Kunjungi Proyek Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Antisipasi Gagal Panen, Petani di Bengkulu Disarankan Ikut Program AUTP

Rilis
Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Erick Thohir Sebut Banyak Investor UEA Tertarik Danai IKN hingga Wisata Laut RI

Whats New
Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Sulap Limbah Jagung jadi Produk Kerajinan, Pemuda Ini Dapat Hadiah dari Sandiaga Uno

Whats New
Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah, Partai Buruh Bakal Demo Kedubes Malaysia

Whats New
[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

[POPULER MONEY] Rincian Harga Emas Hari Ini | Pengalaman Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi

Whats New
Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Ratusan Calon Jemaah Haji Furoda Dipastikan Batal Berangkat Tahun Ini

Whats New
Cara Mengambil Uang di ATM BRI dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BRI dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Whats New
Libur Sekolah, Pengguna KRL saat Akhir Pekan Meningkat

Libur Sekolah, Pengguna KRL saat Akhir Pekan Meningkat

Rilis
Waspada, Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Cara Membedakannya

Waspada, Beredar Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Cara Membedakannya

Whats New
Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Mengenal Urutan Pangkat Polisi Indonesia, dari Perwira hingga Tamtama

Whats New
Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Anjloknya Bitcoin Secara Analisis Teknikal Dinilai Masih Wajar

Earn Smart
Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Kemenkominfo: Perhumas Mitra Strategis Perluas Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Rilis
Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Cara Cek Tagihan Listrik lewat PLN Mobile, Mudah dan Praktis

Whats New
BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

BSI Buka Kantor di Dubai, Dirut: Upaya Wujudkan Masuk 10 Bank Syariah Terbesar di Dunia

Rilis
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia Menyetujui Pembentukan FIF, Apa Itu?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.