81 WNI yang Terkait Mega Transfer Rp 19 Triliun Dipastikan Punya NPWP

Kompas.com - 10/10/2017, 11:30 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah mengantongi 81 nama warga negara Indonesia (WNI) yang terkait dengan transfer Rp 19 triliun melalui Standard Chartered Plc (Stanchart).

Otoritas pajak Indonesia itu juga memastikan, 81 nama tersebut sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya memenuhi syarat untuk membayar pajak.

"Tatapi kami masih periksa mendalam (kepatuhan pembayaran pajaknya)," ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiaseteadi dalam konferensi pers, Senin (9/10/2017) malam.

Ditjen Pajak sudah mengetahui adanya pengalihan dana dari Guernsey Inggris ke Singapura pada akhir 2015 itu setelah mendapatkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa bulan lalu.

(Baca: Alasan di Balik Mega Transfer Rp 19 Triliun oleh 81 WNI)

Pemeriksaan 81 nama itu sudah diakukan sejak dua bulan lalu dan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2017.

Saat ini, Ditjen Pajak sudah memasuki pemeriksaan mendalam seperti mengecek apakah dana yang dialihkan sudah dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak atau belum.

Sementara 62 dari 81 WNI dipastikan sudah ikut tax amnesty. Namun data mereka juga ikut diperiksa apakah semua hartanya dilaporkan ke dalam Surat Pelaporan Harta (SPH) tax amnesty atau tidak.

(Baca: Dugaan Penghindaran Pajak Militer RI, OJK Minta Penjelasan Standard Chartered)

Bila terbukti dana itu tidak dilaporkan di SPT dan dideklarasikan di SPH saat tax amnesty, maka nasabah akan dikenai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017 dan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Sri Mulyani Sebut Ekonomi Dunia Bakal Resesi pada 2023

Whats New
Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Whats New
SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

Whats New
Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Whats New
Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Rilis
Didorong Bisnis 'E-commerce', Pasar 'Data Center' RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Didorong Bisnis "E-commerce", Pasar "Data Center" RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Rilis
Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Whats New
Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Earn Smart
Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Whats New
Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Whats New
Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Whats New
Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Whats New
Belanja Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 Triliun, Mayoritas untuk Bayar BBM dan Energi

Belanja Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 Triliun, Mayoritas untuk Bayar BBM dan Energi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.