Bertemu Sandiaga, Menko Luhut Minta Tak Ribut-ribut soal Reklamasi

Kompas.com - 10/10/2017, 12:00 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno sudah menyambangi Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman untuk membahas mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

Seperti diketahui, Luhut dan pemerintah pusat baru saja mencabut SK sanksi administratif kepada pengembang Pulau C, D, dan G. Artinya, pengembang-pengembang itu dapat kembali melanjutkan aktivitas reklamasi Teluk Jakarta.

Padahal, Sandiaga bersama Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji akan menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

Kemudian apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan Luhut dengan Sandi?

"Iya, mereka datang ke mari dan saya sudah jelaskan, nanti Pak Ridwan (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Ridwan Djamaluddin) yang brief mereka. Jadi enggak usah ribut-ribut di luar, kalau ada yang tidak setuju, beritahu. Karena yang kaji (reklamasi) itu kami-kami semua, jadi jangan buat ada yang aneh-aneh," kata Luhut, Senin (9/10/2017).

Luhut menegaskan, Anies-Sandiaga tak dapat membatalkan pelaksanaan reklamasi. Hal itu disebabkan karena kendali dan wewenang berada di tangan pemerintah pusat.

Luhut pun mengklaim sudah melakukan kajian sebenar-benarnya untuk pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.

"Semua kami lakukan sesuai aturan yang ada. Kalau ada yang missed ngomong, jangan (ngomong) di publik," kata mantan Menko Polhukam tersebut.

Untuk itu, Luhut berencana akan menggelar konferensi pers resmi mengenai penerbitan SK pencabutan sanksi administratif bagi pengembang Pulau C, D, dan G. Rencananya, pemaparan ini akan disampaikan pekan depan, setelah Luhut kembali dari kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat.

Pada Kamis (5/10/2017) lalu, Luhut menerbitkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 untuk mencabut moratorium reklamasi yang ditetapkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Surat tersebut juga telah dikirim Luhut kepada Pemprov DKI Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

Whats New
Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Whats New
Foto Erick Thohir 'Mejeng' di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Foto Erick Thohir "Mejeng" di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Whats New
IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

Whats New
Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Rilis
OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

Whats New
Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Quantitative Easing, Taper Tantrum dan Ekonomi Indonesia

Whats New
Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Pembangunan Capai 98 Persen, Pasar Sibolga Nauli Ditargetkan Beroperasi Juni 2022

Whats New
Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Serikat Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker karena Tak Bayar THR dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Whats New
BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

BEI Sebut Tidak Ada Penundaan IPO di Tengah Kondisi Pasar yang Bergejolak

Whats New
Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Daftar Lengkap Harga Minyak Goreng di Indomaret & Alfamart, 3 Minggu Usai Jokowi Larang Ekspor CPO

Spend Smart
Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Nasabah Belum Puas dengan BPA Bumiputera yang Terpilih

Whats New
Cara Menghapus Akun Tokopedia di HP, Apakah Bisa Ditutup Permanen?

Cara Menghapus Akun Tokopedia di HP, Apakah Bisa Ditutup Permanen?

Spend Smart
Pinjaman Fintech Lending ke UMKM Capai Rp 13,2 Triliun

Pinjaman Fintech Lending ke UMKM Capai Rp 13,2 Triliun

Whats New
5 Tips Lolos TKD dan Core Values Rekrutmen Bersama BUMN 2022

5 Tips Lolos TKD dan Core Values Rekrutmen Bersama BUMN 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.