Anggito Abimanyu: Kalau Ada yang Bilang Dana Haji Sudah Dialihkan, Itu Hoax

Kompas.com - 10/10/2017, 15:10 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menegaskan hingga kini belum ada pengalihan dana haji.

Menurut dia, hingga kini BPKH hingga kini masih melakukan perkenalan bersama dengan pemangku kebijakan terkait.

BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan anggotanya dilantik Presiden Joko Widodo pada 26 Juli lalu.

"Kalau ada yang bilang dana haji sudah dialihkan, itu hoax. Jadi sampai saat ini, dana itu belum dialihkan," kata Anggito, saat sosialisasi BPKH, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa (10/10/2017).

(Baca: Diinvestasikan Sejak 1963, Dana Haji Malaysia Rambah Berbagai Negara )

Dia menjelaskan, pengalihan dana menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu. Jika tak ada masalah dalam audit BPK tersebut, BPKH dapat mengelola dan mengalihkan dana haji.

Pada kesempatan itu, Anggito menjelaskan tahun ini, BPKH masih melakukan perkenalan dengan stakeholder.

Kemudian penyusunan regulasi, renstra (rencana strategis), RKAT organisasi dan seleksi SDM. Serta evaluasi dan seleksi BPS-BPIH, virtual account dan akad wakalah.

"Mendesain kembali kebijakan mengenai penjaminan, baru setelah itu pengalihan dana dan aset haji," kata Anggito.

Pada tahun 2018, BPKH akan menjajaki kerja sama dengan perbankan syariah dalam hal pengembangan produk atau investasi.

Kemudian menjajaki penempatan dana di perbankan Arab Saudi, penempatan sukuk korporasi, kerja sama investasi perhajian di Arab Saudi, dan lain-lain.

"Kami sudah kirim tim untuk investasi di Arab Saudi dan juga di Indonesia, khususnya investasi dijamin pemerintah, kami tidak melakukan investasi yang spekulatif. Kami juga menjajaki pelayanan perhajian, jadi diperbolehkan memiliki anak usaha. Selain itu, kami juga akan mendirikan tower BPKH," kata Anggito.

Data BPKH sebelumnya menunjukkan, dana haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 triliun. Jumlah ini terdiri atas nilai manfaat sebesar Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat sebesar Rp 3,05 triliun.

Dari perincian itu, dana haji yang diinvestasikan memberi manfaat bagi jemaah haji berupa subsidi biaya haji sehingga meringankan biaya haji sebesar 50 persen.

Total biaya haji yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 68 juta per calon jemaah. Dengan subsidi tersebut, berkurang setengahnya menjadi Rp 34 juta.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengingatkan untuk berhati-hati dalam menginvestasikan dana haji untuk infrastruktur.

Kompas TV Posko BPJS Kesehatan dibuka untuk melayani pembuatan BPJS yang akan menjamin jemaah mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Dukung Kemandirian Nasional, Produsen Alkes Merek “OneMed” Agresif Ekspansi

Rilis
80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, 'Backlog' Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

80 Persen Keluarga Belum Punya Rumah, "Backlog" Perumahan RI Kini di Atas 12 Juta

Whats New
Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Aturan Baru Syarat Perjalanan, Belum Vaksinasi Booster Wajib Tes PCR

Whats New
PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

PGN Salurkan Jargas untuk 800 SR di Cluster Cataline, Kabupaten Tangerang

Whats New
Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Bergerak Fluktuatif, IHSG Parkir di Zona Merah pada Penutupan Sesi I

Whats New
BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

BPS: hingga Juli 2022, Neraca Dagang RI Surplus 27 Bulan Berturut-turut

Whats New
Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Erick Thohir: Pemerintah Tidak Anti Merek Asing, Tidak Anti Kolaborasi Banyak Negara

Whats New
Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Lika-liku Rencana Kenaikan Tarif Ojol, Tuai Polemik hingga Berujung Penundaan

Whats New
Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMR Karawang 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Work Smart
Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Nilai Ekspor RI Juli 2022, Menyusut Secara Bulanan, Meningkat Secara Tahunan

Whats New
Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Indonesia Swasembada Beras, FAO: Kami Mengucapkan Selamat...

Whats New
Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Hari Ini, Penumpang 14 KA Jarak Jauh Bisa Naik dari Stasiun Jatinegara

Whats New
Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Cara Cek Masa Aktif Kartu, Pulsa, dan Nomor XL Sendiri 2022

Spend Smart
Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Jokowi Ingin Indonesia Tidak Hanya Swasembada Beras, tapi Juga Jagung dkk

Whats New
Dukung UMK Naik Kelas, PPA Lakukan Hal Ini

Dukung UMK Naik Kelas, PPA Lakukan Hal Ini

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.