Faisal Basri: Tolong Pemerintah Jangan Grasak Grusuk Bikin Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menganggap pemerintah terburu-buru menerapkan aturan transaksi nontunai pada seluruh ruas jalan tol.

Faisal berpendapat pemerintah belum siap menerapkan aturan yang rencananya akan dijalankan secara keseluruhan pada 31 Oktober 2017.

"Jadi tolong deh (pemerintah) kalau bikin kebijakan tuh jangan yang grasak grusuk begitu," kata Faisal, di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).

Faisal bercerita, dia sempat ketinggalan pesawat pada Jumat lalu. Faisal menengarai keterlambatannya tersebut disebabkan karena permasalahan pembayaran nontunai di jalan tol.

Dia membayar menggunakan uang elektronik, namun tidak tap ke mesin card reader melainkan diberikan kepada petugas yang ada di gerbang tol.

Seharusnya, lanjut dia, seluruh ruas tol dilengkapi dengan mesin card reader. "Ini kan tandanya enggak siap. Kalau kayak gitu kan malah nambah (menghabiskan) waktu," kata Faisal.

Dia mengimbau pemerintah untuk tetap menyisakan gerbang tol pembayaran tunai. Langkah ini sebelumnya juga dilakukan oleh beberapa negara maju di dunia, seperti Jepang dan Amerika Serikat.

"Jadi dikasih alternatif, kalau yang ini kan tiba-tiba semua (ruas tol) harus bayar pakai uang elektronik," kata Faisal.

Program yang mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017 tentang transaksi nontunai di jalan tol sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo.