BI Galakkan Penggunaan Rupiah di Perbatasan RI-Papua Nugini

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya agar rupiah menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Tanah Air. Ini termasuk kewajiban penggunaan rupiah di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan bank sentral terus mendorong penggunaan mata uang rupiah dalam bertransaksi.

Ini antara lain dengan melakukan sosialisasi penggunaan uang rupiah, sosialisasi ciri dan keaslian uang, serta mendorong berkembangnya kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) berijin daerah perbatasan.

"Saat ini penggunaan layanan penukaran valuta asing oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Pos Lintas Batas Negara (PBLN) sudah berjalan sejak 11 Agustus 2017, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelintas batas. Mereka masih memilih untuk bertransaksi dengan menggunakan kina (mata uang Papua Nugini," ujar Sugeng dalam pernyataan resmi, Jumat, (13/10/2017).

Upaya sosialisasi rupiah dan mendorong berkembangnya KUPVA BB dilakukan guna menjalankan UU Mata Uang soal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI. Pasalnya, di daerah perbatasan Skouw, masih ada transaksi yang menggunakan mata uang kina Papua Nugini.

Sugeng menyatakan, pendatang dan pedagang di pasar lebih memilih menggunakan kina dalam bertransaksi. Ini karena faktor kemudahan dan faktor bisnis, yaitu keuntungan yang didapat dari selisih kurs serta faktor latar berlakang pendidikan pendatang yang rendah sehingga masih enggan mengenali rupiah dengan denominasinya.

Sugeng menambahkan, ada tiga dimensi utama yang melandasi pemberlakuan kewajiban penggunaan uang rupiah, yakni dimensi hukum, dimensi kebangsaan agar rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan dimensi ekonomi atau bisnis.

Salah satu upaya yang dilakukan BI adalah menyediakan Rupiah di daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Oleh karena itu, sejak Juli 2017, BI menyediakan rupiah dari titik terdepan melalui penyediaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan layanan KUPVA di PBLN Skouw.

BI secara resmi juga membuka pekan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Papua 2017. Mengangkat tema 'Dengan Nontunai: Lebih Mudah, Lebih Aman, dan Lebih Keren!', BI ingin masyarakat Papua kompak memulai kebiasaan bertransaksi secara non tunai.