Cegah Importir Nakal, Pengusaha Minta Pendampingan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Anthon Sihombing meminta dukungan pemerintah untuk mendata seluruh importir. Pendataan ini diperlukan untuk meminimalisasi oknum importir nakal.

"Kami butuhkan kemitraan dengan Kementerian Perdagangan sehingga importir itu bisa terdata seperti asosiasi-asosiasi lain," kata Anthon di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).

Dengan pendataan itu, maka pengusaha yang melakukan impor merupakan importir tepercaya dan mempunyai rekomendasi dari GINSI untuk mendatangkan barang ke dalam negeri.

Menurut Anthon, saat ini masih banyak oknum importir yang lolos memasukkan barang ke Indonesia. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh oknum tersebut, misalnya barang yang dikirim tak sesuai yang tertera dalam dokumen perizinan.

"Apalagi importir-importir yang melalui bandar udara juga banyak. Sekarang itu dari China naik kontainer ke Malaysia, dari Malaysia itu kan dikapalkan ke Sumatera Utara masih bisa lolos. Jadi jangan disamaratakan semua importir itu nakal, tetapi kami akan mendata seluruh importir kalau pemerintah mau membantu atau membina," kata Anthon.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menjelaskan, keberadaan BPP GINSI merupakan wadah para importir.

Keberadaan BPP GINSI dapat mempermudah sosialisasi kebijakan pemerintah kepada pengusaha atau importir. Dia berharap, BPP GINSI juga berperan dalam mengurangi ketergantungan impor.

"Tentu itu sangat penting kami komunikasikan karena kebijakan tersebut akan dikemas sedemikikan rupa oleh pemerintah dan komunikasi dengan GINSI, sehingga program pemerintah dapat berhasil tanpa harus mengurangi kebutuhan kita sebagai negara yang bergerak dalam perdagangan internasional," kata Oke.