Begini Cara Balik Nama Tanah dan Bangunan Setelah Tax Amnesty

Kompas.com - 15/10/2017, 12:35 WIB
EditorAprillia Ika

KOMPAS.com - Pemerintah lewat Surat Edaran 9/SE/X/2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah memberikan petunjuk pelaksanaan atas Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Hal ini dimaksudkan agar memudahkan wajib pajak yang telah memperoleh pengampunan pajak dan membayar uang tebusan untuk mendaftarkan tanahnya, serta demi terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.

Direktur P2 Humas Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, dalam konteks Amnesti Pajak, pengalihan hak atas tanah/bangunan dari Nominee kepada wajib pajak peserta amnesti pajak akan dibebaskan dari pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final 2,5 persen.

Dengan catatan apabila dilakukan sampai dengan 31 Desember 2017. (Baca: Mega Transfer Rp 19 Triliun Libatkan 81 WNI, 62 di Antaranya Ikut Tax Amnesty)

"SE dari Kementeriaan ATR/BPN ini merupakan pengaturan proses balik nama atas tanah/bangunan tersebut, yang sepenuhnya merupakan kewenangan mereka," kata Hestu kepada KONTAN, Jumat (13/10/2017).

Hestu mengatakan, dalam pelaksanaan dari SE ini, pihaknya atau Ditjen Pajak hanya melakukan proses penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 4 ayat (2) saja.

Dalam SE itu, disebutkan bahwa surat pernyataan notariil antara nominee dan wajib pajak sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 yang menjadi dasar dari aturan ini, digunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah atas nama wajib pajak.

Surat pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa tanah dan/atau bangunan atas nama nominee adalah benar milik wajib pajak yang bersangkutan.

Untuk permohonan yang telah dilengkapi dengan surat pernyataan notariil antara nominee dan wajib pajak, bagi tanah yang sudah terdaftar, pendaftaran hak atas tanah atas nama wajib pajak dilakukan dengan mencatat pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, sebagai berikut:

“Surat Pernyataan Notariil oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang dibuat di hadapan Notaris: ................. (nama notaris), di ............... (tempat dibuatnya surat pernyataan), pada hari: ......, tanggal: ......, bulan: ......, tahun: ...., Nomor: ....................................., sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak juncto Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.”

Sementara, untuk tanah yang belum terdaftar, dapat dilakukan dengan:
1. Permohonan pendaftaran pengakuan hak dan perubahan nama dilakukan sekaligus
2. Proses pengakuan hak atas nama nominee
3. Proses perubahan nama dari atas nama nominee ke atas nama wajib pajak, dengan mencatat pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. (Ghina Ghaliya Quddus)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Ini proses balik nama tanah/bangunan pascaamnesti" pada Minggu (15/10/2017).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.