Masalah Transportasi Online Darurat Payung Hukum

Kompas.com - 16/10/2017, 07:59 WIB
Menhub Budi Karya Sumadi (kemeja putih) bersama Bupati Magelang Zaenal Arifin (paling kiri) dan Bupati Temanggung Bambang Sukarno (paling kanan)  saat memberikan bantuan bus untuk pendidikan di Gor Gemilang Kabupaten Magelang,  Minggu (15/10/2017). KOMPAS.com/Ika Fitriana Menhub Budi Karya Sumadi (kemeja putih) bersama Bupati Magelang Zaenal Arifin (paling kiri) dan Bupati Temanggung Bambang Sukarno (paling kanan) saat memberikan bantuan bus untuk pendidikan di Gor Gemilang Kabupaten Magelang, Minggu (15/10/2017).
|
EditorAprillia Ika

MAGELANG, KOMPAS.com - Masalah transportasi online masih menjadi persoalan serius di Indonesia, seiring bergejolaknya penolakan dari pelaku transportasi konvensional di sejumlah daerah.

Pasca putusan Mahkamah Agung RI yang menganulir Peraturan Menteri Perhubungan PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26), praktis Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur hubungan dan keselarasan antara transportasi online dengan transportasi konvensional.

(Baca: Polisi Minta Wali Kota Solo Terbitkan Aturan soal Ojek "Online")

Dampaknya, gejolak di daerah antarpelaku transportasi konvensional dan online semakin kerap terjadi, seiring semakin membesarnya bisnis transportasi online di berbagai daerah.

Misalnya saja di tahun lalu, timbul gejolak antara pelaku transportasi konvensional dengan pelaku transportasi online di Solo, Jawa Tengah. 

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan pihaknya melarang ojek online beroperasi di kota tersebut.

Uniknya, Presiden Joko Widodo yang juga mantan wali kota Solo adalah salah satu pendukung berjalanya bisnis transportasi online di tanah air. (Baca: Jokowi: Transportasi Online Tidak Bisa Kita Hindari)

Gesekan antarpelaku moda transportasi juga terjadi di sejumlah daerah lainnya, terakhir di Jawa Barat.  (Baca: Taksi Online di Jabar Bukannya Dilarang, Tetapi ...)

Payung Hukum

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tidak dapat memungkiri jika teknologi informasi adalah keniscayaan, tidak terkecuali di dunia transportasi.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.