Agenda Besar Ekonomi di Tangan Generasi Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia adalah raksasa ekonomi dengan potensi yang sangat besar. Namun, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkecil kesenjangan akses keuangan antarsegmen masyarakat.

Saat ini baru 36 persen atau sekitar 90 juta penduduk dewasa Indonesia yang memiliki rekening bank.

Bulan Inklusi Keuangan yang jatuh bertepatan pada bulan Oktober ini, menjadi momen untuk melakukan refleksi, apa saja yang telah diupayakan untuk mencapai tujuan aspirasional tersebut. 

Dan, bagaimana generasi baru keuangan yang lahir bersamaan dengan lahirnya teknologi finansial (tekfin) memiliki kesempatan untuk mencairkan status quo dan memecahkan kejenuhan – serta untuk memastikan bahwa ‘inklusi keuangan’ bukanlah jargon semata.

Solidaritas Sektor Muda

Sama seperti halnya mesin ATM yang pertama kali diperkenalkan sekitar tiga dekade lalu, ‘barang’ baru semacam layanan tekfin yang jauh lebih beragam dan jauh lebih maju, tidak serta merta langsung dipahami oleh publik dan nasabah – dan bahkan para pemangku kepentingan keuangan lainnya.

Padahal kemajuan teknologi tidak dapat diperlambat. Untuk itu pemahaman, pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian tekfin harus terjadi di saat yang bersamaan.

Menyadari hal tersebut, pelaku industri tekfin membangun koalisi industri dengan membentuk Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) – sebagai salah satu asosiasi profesional yang paling cepat dibentuk mengiringi perkembangan sektor.

Hanya dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, saat ini AFTECH didukung 104 perusahaan rintisan tekfin (yang terdiri dari perusahaan pembayaran, pemberi pinjaman, agregator, ekonomi berbasis kerumuman/crowdfunding dan perencanaan keuangan).

Juga didukung 22 institusi perbankan, perusahaan pembiayaan, asuransi, sekuritas dan asset management, serta telekomunikasi.

Melalui solidaritas ini, para pemain usaha memiliki kesempatan lebih besar untuk untuk mengembangkan ekosistem, memiliki ‘proyek’ untuk bersama-sama membentuk prioritas agenda publik dan mewarnai ‘lembaran baru’ sejarah ekonomi Indonesia.

Demi mewujudkan ekosistem tekfin yang mantap seperti yang sama-sama diharapkan, tidak ada cara lain kecuali memastikan sinergi pelaku industri, regulator, pakar dan masyarakat umum lainnya.

Secara strategis dan paralel, asosiasi mengganggap perlu menggulirkan kampanye edukasi kepada publik dan sekaligus advokasi kebijakan kepada pemerintah.

Advokasi Kebijakan dan Program Nyata

Dua regulator utama, Bank Indonesia (BI) dan Otorita Jasa Keuangan (OJK), patut diapresiasi karena sejak awal telah menunjukkan sambutan hangat atas geliat tekfin.

Sejumlah peraturan telah dikeluarkan seperti PBI No. 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran atau Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang peer-to-peer lending. 

Tidak sedikit keputusan-keputusan tersebut dibuat dengan mendengarkan ‘suara’ industri, sembari mereka membentuk regulatory sandbox atau program uji coba bagi usaha rintisan tekfin.

Namun demikian, advokasi kebijakan saja tidaklah cukup. Inklusi keuangan yang sebenarnya juga mensyaratkan keikutsertaan pelaku usaha secara aktif dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif dan program-program kampanye nasional pemerintah seperti Gerakan Nasional Non-Tunai, Kredit Usaha Rakyat hingga konsep layanan sosial dalam satu kartu (Kartin1; Kartu Indonesia Satu) sebagai instrumen identitas penduduk yang berpotensi untuk dikembangkan pula sebagai alat pembayaran di masa depan.

Industri tekfin, terutama perusahaan rintisan dengan berbagai inovasi dan jejaringnya, seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat proses transaksi keuangan ini hingga ke tingkat akar rumput, menggantikan kendala birokrasi keuangan yang berjenjang, terbatasnya ruang dan waktu, minimnya jumlah dan jangkauan agen atau cabang serta proses administrasi yang rumit.

Pemerintah juga perlu membuka opsi mitra penyelenggara dengan menggandeng perusahaan rintisan tekfin dalam sebuah pilot program nasional bersama.

Kerja sama ini dapat menjadi studi kasus yang sahih, sekaligus menjadi ‘kolam bermain pasir’ seluruh pihak dalam mematangkan kebijakan yang tepat dan seimbang, sama-sama menguntungkan bagi pengembangan inovasi layanan dan perlindungan publik.

Edukasi Publik

Tanpa permintaan dari publik, percuma saja menyiapkan layanan, infrastruktur dan kebijakan layanan keuangan yang baik.

Layanan tekfin memiliki kesempatan yang besar untuk menggarap segmen paling ‘gemuk’, yaitu kelompok ekonomi menengah ke bawah. Terutama karena didukung optimism data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II 2016 bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 5,18 persen tahun ke tahun atau mencapai nilai Rp.2.353,2 triliun.

Seluruh ekosistem tekfin memiliki tugas besar untuk mengedukasi pentingnya literasi keuangan dan di saat bersamaan ‘mengajarkan’ cara transaksi baru berbasis teknologi.

Masyarakat perlu melihat contoh konkret dan merasakan manfaat mudahnya bertransaksi non-tunai, mendapatkan pinjaman dengan lebih cepat melalui konsep peer-to-peer lending, ataupun mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang lebih advanced seperti asuransi dan investasi.

Seluruhnya dapat diperkenalkan secara bertahap melalui perangkat genggam yang saat ini sangat mudah diakses dan terintegrasi satu sama lain.

Meski menghadapi begitu banyak pekerjaan rumah, gelombang kebangkitan tekfin tidak mungkin surut.

Tugas kita bersama adalah memastikan potensinya diwujudkan secara tepat untuk membentuk masyarakat non-tunai yang inklusif dalam ekosistem keuangan.