3 Tahun Jokowi-JK, Jalan Paket Kebijakan Ekonomi Tak Mulus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, masih banyak hal yang perlu dibenahi dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi.

Selama ini, tidak semua paket kebijakan ekonomi berjalan mulus. Sebagian justru kerap terbentur dengan berbagai ketentuan yang melekat di pusat hingga ke daerah.

"Kami menyadari setelah mengeluarkan 16 paket kebijakan, itu masih banyak sekali yang harus dikerjakan, yang harus dibenasi," ujar Darmin di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Selasa (17/10/2017).

"Kami sampai pada kesimpulan, kalau ini (pelaksanaan paket kebijakan) diteruskan, 2 tahun pemerintahan terakhir nanti, enggak akan selesai sampai akhir pemerintahan," sambung dia.

Menurut Darmin, belum mulusnya pelaksanaan sebagain paket kebijakan diakibatkan belum semua perizinan dialihkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

(Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, Investor Masih Frustrasi untuk Berinvestasi)

Akibatnya, PTSP belum tersambung ke semua daerah sehingga pengurusan izin tetap berbelit-belit.

Padahal banyak paket kebijakan di buat untuk memberikan banyak insentif kepada para pelaku usaha. Namun hal itu tidak terlaksana akibat terkendala banyaknya aturan.

Oleh karena itu tutur Darmin, pemerintah langsung mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Aturan itu mewajibkan semua kementerian hingga Pemda membentuk Satgas untuk membantu percepatan pelaksaan berusaha.

(Baca: 3 Tahun Jokowi-JK, Pecah Juga Rekor Itu...)

Selain itu salah satu poin di dalam kebijakan tersebut adalah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi atau single submission.

Kehadiran single submission membuat pengurusan izin investasi cukup dilakukan di PTSP. Investor tak perlu lagi pergi ngurus perizinan ke kementerian, lembaga, atau dinas di daerah.

Melalui single submission, PTSP yang akan mengurus berbagai perizinan yang terkait dengan kementrian, lembaga, atau dinas di daerah. Hal ini memungkinkan karena akan ada integrasi sistem.

Kehadiran Perpres itu juga membuat para pegawai pemerintahan yang terkait dengan pelayanan investasi harus mengubah mentalisnya dari pemberi izin menjadi pelayanan perizinan.

(Baca: Tiga Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Yakin Para Ekonom "Angkat Topi")