Luhut: Pencabutan Moratorium Reklamasi Sudah Sesuai Payung Hukum

Kompas.com - 17/10/2017, 15:47 WIB
EditorAprillia Ika

KOMPAS.com - Pemerintah Pusat tetap tidak akan mengubah peruntukan Reklamasi Teluk Jakarta. Rencana tersebut sesuai dengan payung hukum yang sudah ada.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemko Maritim, Selasa (17/10/2017).

Luhut menyatakan, pencabutan moratorium reklamasi yang dilakukan sudah sesuai dengan kajian yang ada. Ia bilang, hal tersebut sudah berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Kami mencabut karena sudah semua mereka (pengembang) penuhi. Studi itu juga sudah kita lakukan kesekian kali. Misalnya rekayasa listrik, gimana caranya biar enggak panas. Ini yang terlibat banyak, Korea, Belanda, Jepang, PLN, Pertamina. Jadi tak ada alasan lagi kenapa harus tidak dicabut," kata Luhut.

(Baca: Bertemu Sandiaga, Menko Luhut Minta Tak Ribut-ribut soal Reklamasi )

Dia melanjutkan, pihaknya telah dua kali mengundang pihak Anies-Sandi untuk berkoordinasi sebelum mencabut moratorium tersebut, namun kedua pemimpin Ibu Kota tersebut malah mangkir.

Luhut menegaskan, jika Anies-Sandi ingin mengubah peruntukan Pulau Reklamasi yang suda ada, harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

"Itu panduan untuk pengembangannya mau buat apa. Ini Perpres yang buat Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak Jokowi belum keluarin Perpres soal Reklamasi," tegasnya.

Deputi III Bidang Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin menyatakan, jika terjadi perubahan peruntukan secara minor dalam Pulau-Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, pemerintah tak melarang, asalkan tidak melanggar aturan yang ada.

Dia menambahkan, rencana perubahan secara minor tersebut sudah dimasukkan ke dalam Urban Design Guidelines (UDGL).

"Saat ini kami masih menunggu UDGL yang tengah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta," imbuhnya. (Ramadhani Prihatini)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id  dengan judul "Luhut: Perubahan reklamasi harus sesuai hukum" pada Selasa (17/10/2017).

Kompas TV Luhut mengaku perlu bicara dengan Anies -Sandi untuk membatalkan niatnya yang berencana menghentikan proyek reklamasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Top Up OVO lewat ATM dan m-Banking dengan Mudah

Cara Top Up OVO lewat ATM dan m-Banking dengan Mudah

Spend Smart
Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Whats New
Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Earn Smart
Saat 'Green Energy' Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Saat "Green Energy" Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Whats New
G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

Whats New
Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Earn Smart
Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Whats New
MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

Whats New
Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Whats New
Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.