Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Fluktuatif, Industri Minta Penanganan Pasca-Panen Cabai Dikembangkan

Kompas.com - 18/10/2017, 13:25 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai salah satu komoditas penting di Indonesia, harga aneka cabai di Indonesia kerap mengalami fluktuasi harga. Masalah lain yang kerap membayangi adalah tidak meratanya pasokan cabai.

Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang mengatakan, saat ini penanganan pascapanen perlu dikembangkan oleh pemerintah maupun melibatkan pelaku usaha, agar permasalahan komoditas cabai tidak terus berulang.

"Pascapanen cabai, saya berharap (penanganan) bisa berkembang," ujarnya saat acara simposium nasional dan bedah buku cabai di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya, saat ini pasca-panen produk pertanian di Indonesia tidak berkembang akibat kebijakan pemerintah, yakni adanya pungutan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Salah satu faktor yang menghambat pasca panen adalah kebijakan pemerintah, khususnya ada pajak pertambahan nilai bagi pelaku usaha pasca-panen. Enggak jelas. Tidak hanya cabai, juga untuk produk pertanian lainnya," tegas Franky.

Menurutnya, saat ini pemerintah perlu menerapkan kebijakan berupa pembebasan PPN kepada pelaku usaha pasca-panen produk pertanian.

"Pemerintah perlu membebaskan PPN. Pasca panen ini penting karena menjaga produk dari kebusukan, dan kemubaziran. Hanya teknologi pasca panen yang bisa," jelasnya.

Hal lain yang diperlukan adalah pengembangan adalah teknologi pasca panen mulai dari teknologi pengeringan, pendinginan, penyimpanan, hingga pengemasan.

"Karena itu harus ada insentif. Untuk kasus cabai, usaha pasca panen akan mampu meningkatkan kualitas dan daya saing. Sehingga akan memberikan bukan nilai tambah cabai, tapi nilai tahan lama simpan," paparnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Tjahya Widayanti mengatakan, terkait persoalan PPN cabai pihaknya akan segera membahas dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Pastinya akan kita bahas. Beberapa komoditas tidak kena PPN, seperti gula baru kami keluarkan dan beras tidak kena PPN. Saya rasa cabai juga tidak," paparnya.

Untuk sarana prasarana pascapanen, Tjahya mengatakan, saat ini memang diperlukan sarana pasa panen cabai yang dekat dengan sentra cabai dan dikelola oleh petani itu sendiri bukan dikuasai oleh industri besar agar terjadi kebebasan pasar.

"Kami ingin pasca panen di dekat petani ada. Bukan satu industri besar. Jadi ada kebebasan pasar," jelas Tjahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com