Kompas.com - 19/10/2017, 21:31 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama pejabat baru BP Batam di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/10/2017) KOMPAS.com/YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama pejabat baru BP Batam di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/10/2017)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah menilai pelaksanaan zona perdagangan bebas di Batam tidak lagi efektif. Kini, ekonomi kota di Provinsi Kepulauan Riau itu justru anjlok seiring kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Lantaran hal itu pula, pemerintah sudah bertekad akan mengubah wajah Batam dari kawasan perdagangan bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Perlu segera mengembalikan kawasan Batam menjadi tujuan investasi menarik, dan menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan regional dan nasional," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Pemerintah sudah memerintahkan pimpinan BP Batam yang baru dilantik segara memulai melakukan berbagai persiapan menggugah Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dalam tempo dua tahun ke depan.

Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, Batam sudah memiliki modal untuk menjadi KEK karena sudah ada zona-zona yang bisa dikembangkan seperti pariwisata dan zona industri migas.

Bila Batam berubah menjadi KEK, maka kawasan tersebut diberikan berbagai fasilitas kemudahan untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Tidak hanya itu, proses perizinan akan menjadi lebih sederhana, adanya jaminan ketertiban dan keamanan, pemberian fasilitas, serta jaminan kepastian hukum. Bahkan ada pula insentif fiskal berupa pembebasan pajak (tax holiday) dan pengurangan pajak (tax allowance).

Selama 2 tahun ke depan, BP Batam akan melakukan berbagai langkah. Pertama, memberikan kepastian aturan kepada investor dengan menyelesaikan tumpang tindih aturan dengan Pemerintah Kota Batam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kedua, terkait masalah tanah. BP Batam akan coba berdialog dengan pemilik lahan agar lahan-lahan yang dibiarkan terlantar bisa dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis. Dengan begitu, ketersediaan lahan untuk kebutuhan investasi KEK bisa tercukupi.

Pemerintah meyakini, perubahan Batam dari kawasan perdagangan bebas menjadi KEK akan mendongkrak pertumbuhan ekonominya yang terpuruk. Tahun lalu, ekonomi Batam hanya tumbuh 5,4 persen, sementara tahun ini diprediksi hanya akan di bawah 2 persen. Penurunan ini terjadi karena iklim investasi di Batam kurang sehat. Sejak 2015, tercatat 169 perusahaan sudah gulung tikar. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Akhir Tahun, IHSG Berpeluang Berada di Level 6.900-an

Whats New
Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Restrukturisasi Kredit: Pengertian, Syarat, dan Contoh

Spend Smart
Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Pupuk Kaltim Ajak Masyarakat Bangga Gunakan Produk Indonesia

Rilis
BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

BI: Uang yang Rusak Bisa Ditukarkan

Whats New
Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Manfaatkan Teknologi, Pembudidaya Ikan di Tulungagung Bisa Jual 35 Ton Ikan Per Bulan

Whats New
Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Pemerintah Akan Alihkan Dana Penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH Untuk Program Lain

Whats New
 BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 26 Perusahaan Antre IPO, 16 di antaranya Beraset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Tak Hanya Evergrande, Kian Banyak Pengembang Properti China Alami Gagal Bayar Utang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.