Apa Alasan Jokowi "Ancam" Cabut Izin Investor yang Tak Membangun dalam 6 Bulan?

Kompas.com - 20/10/2017, 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/10/2017). Dok. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Presiden Joko Widodo meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/10/2017).
|
EditorAprillia Ika

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (20/10/2017). KEK tersebut dikhususkan untuk sektor kepariwisataan.

Adapun pihak yang mengelola KEK Mandalika adalah PT Pengelola Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Dalam sambutannya, Jokowi meminta investor untuk segera membangun dalam waktu 6 bulan atau dicabut izinnya.

Mengapa Presiden Jokowi melontarkan "ancaman" tersebut? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, hal ini disebabkan Presiden mulai melihat ada upaya penundaan investasi di KEK lain.

(Baca: Saingi Nusa Dua, Mandalika Bakal "Disulap" Punya Marina dan Sirkuit)

"Itu memang karena Presiden mulai melihat di KEK lain sebenarnya ada upaya menunda-nunda terjadinya investasi," kata Darmin di Pantai Kuta Mandalika.

Darmin mengungkapkan, ada sejumlah alasan yang menjadi penyebab penundaan tersebut. Salah satu alasan adalah cenderung menunggu untuk mendorong harganya naik terlebih dahulu.

Akhirnya, Presiden memutuskan bahwa investor harus memberikan janji dan komitmen dalam bentuk pernyataan yang dibubuhi tanda tangan. Setelah ditandatanganinya komitmen tersebut, maka dalam waktu enam bulan harus ada kelanjutannya berupa pembangunan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita akan mendorong, kalau tidak siap benar tidak usah teken dulu. Harus siap baru teken, sehingga demikian kita bisa lebih cepat," ungkap Darmin.

Darmin menyatakan, pemerintah menghindari kemungkinan ada investor yang sudah menandatangi, namun akhirnya tidak kunjung membangun. Sehingga, pemerintah mengutamakan investor yang sangat siap.

Dalam sambutannya, Presiden meminta ITDC membuat kontrak yang jelas dengan investor. Misalnya, soal pembangunan resort atau hotel di kawasan itu.

Pihak pengelola harus menetapkan tenggat waktu kapan investor tersebut akan melakukan pembangunan.

"Jangan hanya tanda tangan kontrak saja, lalu didiamkan tanahnya, enggak diapa-apain," ujar Jokowi.

"Bikin kontrak, enam bulan. Kalau dalam enam bulan itu (investor) enggak mulai-mulai konstruksi, (izin) cabut," lanjut dia.

Kompas TV Sektor pembangunan infrastruktur menjadi yang paling menonjol di masa tiga tahun memerintah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X