Pengendalian Inflasi Jadi Upaya BI Atasi Kesenjangan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia turut berupaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyatakan, bank sentral memang tak secara langsung diberikan amanat untuk atasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

"Namun, kebijakan-kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengedaran uang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi,” kata Mirza dalam keterangannya, Jumat (20/10/2017).

Mirza menyatakan, kebijakan yang utama dalam bidang moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya pengendalian laju inflasi. Pasalnya, kenaikan harga barang dan jasa dengan laju yang tinggi, dapat secara langsung meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Ketika harga-harga bergerak dengan laju tinggi, maka pendapatan riil kelompok penduduk miskin dan hampir miskin akan tergerus cepat.

Mirza menuturkan, BI telah melakukan sejumlah terobosan penting dengan melakukan reformasi di bidang implementasi kebijakan moneter untuk memperkuat transmisi sinyal kebijakan moneter. BI juga berupaya membangun pasar uang yang likuid dan berfungsi dengan baik.

“Langkah-langkah yang telah BI tempuh dalam kaitan ini adalah implementasi 7-day reverse repo rate yang diikuti dengan normalisasi koridor suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) overnight, pembangunan benchmark yield curve di pasar uang, dan implementasi giro wajib minimum (GWM) averaging,” ujarnya.

Terkait pengendalian inflasi, tutur Mirza, BI juga telah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi bersama Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pengendalian inflasi, khususnya volatile food dapat lebih kuat, terutama melalui implementasi reformasi struktural baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka menurunkan biaya logistik,” ujar Mirza.

Selain itu, BI  juga melaksanakan program pengendalian inflasi melalui pengembangan klaster ketahanan pangan, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan (volatile foods) dan sekaligus pemberdayaan UMKM.

Mirza menambahkan, kebijakan-kebijakan lain di bidang makroprudensial dan sistem pembayaran telah pula secara tidak langsung menyumbang pada perbaikan tingkat kesenjangan.

Kebijakan tersebut antara lain mendorong akses UMKM untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank adalah dengan menetapkan rasio pencapaian kredit UMKM perbankan, yaitu minimal sebesar 20 persen pada tahun 2018.

“Hingga bulan Agustus 2017, terdapat 69 bank dari 115 bank yang telah menyalurkan kredit UMKM di atas 15 persen, Dalam upaya untuk mencapai rasio kredit UMKM yang diharapkan, BI memberikan insentif dan disinsentif kepada bank yang dikaitkan dengan GWM,” ujarnya.

Sementara itu, tuturnya, di bidang kebijakan sistem pembayaran, BI telah terus mengupayakan terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, efisien, menyediakan kesetaraan akses dan melindungi konsumen. Dalam konteks ini, salah satu program di bidang sistem pembayaran adalah program elektronifikasi.