Pengendalian Inflasi Jadi Upaya BI Atasi Kesenjangan Ekonomi

Kompas.com - 20/10/2017, 14:40 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia turut berupaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Caranya adalah dengan memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menyatakan, bank sentral memang tak secara langsung diberikan amanat untuk atasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

"Namun, kebijakan-kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pengedaran uang memiliki dampak langsung maupun tidak langsung pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi,” kata Mirza dalam keterangannya, Jumat (20/10/2017).

Mirza menyatakan, kebijakan yang utama dalam bidang moneter adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, khususnya pengendalian laju inflasi. Pasalnya, kenaikan harga barang dan jasa dengan laju yang tinggi, dapat secara langsung meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Ketika harga-harga bergerak dengan laju tinggi, maka pendapatan riil kelompok penduduk miskin dan hampir miskin akan tergerus cepat.

Mirza menuturkan, BI telah melakukan sejumlah terobosan penting dengan melakukan reformasi di bidang implementasi kebijakan moneter untuk memperkuat transmisi sinyal kebijakan moneter. BI juga berupaya membangun pasar uang yang likuid dan berfungsi dengan baik.

“Langkah-langkah yang telah BI tempuh dalam kaitan ini adalah implementasi 7-day reverse repo rate yang diikuti dengan normalisasi koridor suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) overnight, pembangunan benchmark yield curve di pasar uang, dan implementasi giro wajib minimum (GWM) averaging,” ujarnya.

Terkait pengendalian inflasi, tutur Mirza, BI juga telah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi bersama Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Melalui koordinasi tersebut, diharapkan pengendalian inflasi, khususnya volatile food dapat lebih kuat, terutama melalui implementasi reformasi struktural baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka menurunkan biaya logistik,” ujar Mirza.

Selain itu, BI  juga melaksanakan program pengendalian inflasi melalui pengembangan klaster ketahanan pangan, dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan (volatile foods) dan sekaligus pemberdayaan UMKM.

Mirza menambahkan, kebijakan-kebijakan lain di bidang makroprudensial dan sistem pembayaran telah pula secara tidak langsung menyumbang pada perbaikan tingkat kesenjangan.

Kebijakan tersebut antara lain mendorong akses UMKM untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari bank adalah dengan menetapkan rasio pencapaian kredit UMKM perbankan, yaitu minimal sebesar 20 persen pada tahun 2018.

“Hingga bulan Agustus 2017, terdapat 69 bank dari 115 bank yang telah menyalurkan kredit UMKM di atas 15 persen, Dalam upaya untuk mencapai rasio kredit UMKM yang diharapkan, BI memberikan insentif dan disinsentif kepada bank yang dikaitkan dengan GWM,” ujarnya.

Sementara itu, tuturnya, di bidang kebijakan sistem pembayaran, BI telah terus mengupayakan terselenggaranya sistem pembayaran yang aman, efisien, menyediakan kesetaraan akses dan melindungi konsumen. Dalam konteks ini, salah satu program di bidang sistem pembayaran adalah program elektronifikasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Rupiah Kian Tertekan, Dekati Rp 15.200 Per Dollar AS

Whats New
Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Erick Thohir Tebar Pendanaan untuk Startup Pangan, Kesehatan, dan Energi

Whats New
SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

SPBU Vivo Akhirnya Naikkan Harga Revvo 89 Jadi Rp 11.600 Per Liter, Simak Rinciannya

Whats New
Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Potongan Biaya Aplikasi Ojol di Atas 15 Persen, Kemenhub: Jika Melanggar Akan Ditindak

Whats New
Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Mudahkan Pelanggan Cek Pemakaian Gas, PGN Gandeng PT Inti Kembangkan Smart Meter

Rilis
Didorong Bisnis 'E-commerce', Pasar 'Data Center' RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Didorong Bisnis "E-commerce", Pasar "Data Center" RI Diproyeksi Mencapai 2,4 Miliar Dollar AS Pada 2027

Rilis
Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Ramai Esteh Indonesia Somasi Konsumennya, Ini Kata Pakar Marketing

Whats New
Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Financial Freedom yang Sedang Tren di Kalangan Anak Muda

Earn Smart
Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 2.000, Cek Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Ikuti Wall Sall Street, IHSG Dibuka Merah

Whats New
Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Cek Tabel Iuran BPJS Ketenagakerjaan BPU atau Perorangan 2022

Whats New
Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Sri Mulyani: 523 Pemda Sudah Anggarkan Rp 3,4 Triliun buat Bansos

Whats New
Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Sebut Ekonomi 2023 Akan Gelap, Jokowi: Saya Menyimpulkan Perang Rusia-Ukraina Akan Lama

Whats New
Belanja Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 Triliun, Mayoritas untuk Bayar BBM dan Energi

Belanja Kompensasi dan Subsidi Capai Rp 244,6 Triliun, Mayoritas untuk Bayar BBM dan Energi

Whats New
Tak Sengaja Beli Saham Perusahaannya, Direktur SLIS Jual Lebih Murah 1,5 Juta Sahamnya

Tak Sengaja Beli Saham Perusahaannya, Direktur SLIS Jual Lebih Murah 1,5 Juta Sahamnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.