Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tampung Pendanaan Infrastruktur dari Dermawan

Kompas.com - 21/10/2017, 22:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengkaji pembiayaan infrastruktur melalui metode blended financing.

Adapun blended financing merupakan pembiayaan yang bersumber dari dana filantropi atau dermawan yang dihimpun masyarakat untuk memobilisasi modal swasta serta investasi jangka panjang.

"Pendanaan infrastruktur di Indonesia ada (yang berasal) dari pemerintah (APBN), BUMN, ada juga yang dari swasta. Ada yang sifatnya loan, atau dalam hal ini pinjaman ada yang sifatnya penyertaan ekuitas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2017).

Pemerintah, kata dia, juga siap menampung pembiayaan infrastruktur yang berasal dari filantropi. Tiap filantropi, lanjut dia, memiliki ketertarikan masing-masing.

Baca juga : Sri Mulyani: Generasi Milenial Bukan Penonton, Tapi Penggerak Ekonomi

"Ada filantropi yang ingin masuk pada masalah kesehatan, ada yang mungkin (mau membiayai) infrastruktur tapi dikaitkan dengan climate change. Itu bisa saja kami tampung," kata Sri Mulyani.

Selama ini, pemerintah menampung pembiayaan infrastruktur dari filantropi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebab, PT SMI merupakan lembaga yang ditugaskan mengelola sumber pendanaan infrastruktur dari swasta dalam maupun luar negeri.

Sri Mulyani belum mau mengomentari kemungkinan pendanaan dari filantropi langsung masuk ke infrastruktur, tanpa melalui pengelolaan PT SMI.

"Nanti kita discuss lagi lah, ya," kata Sri Mulyani.

Kompas TV Menteri Susi  “Cubit Gemas” Menkeu Sri Mulyani

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Harga Emas Antam Sabtu 20 April 2024, Naik Rp 2.000 Per Gram

Spend Smart
Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Ini 6 Kementerian yang Sudah Umumkan Lowongan CPNS 2024

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 20 April 2024

Spend Smart
Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Sabtu 20 April 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Aliran Modal Asing Keluar Rp 21,46 Triliun dari RI Pekan Ini

Whats New
Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kementerian PUPR Buka 26.319 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

[POPULER MONEY] Kartu Prakerja Gelombang 66 Dibuka | Luhut dan Menlu China Bahas Kelanjutan Kereta Cepat Sambil Makan Durian

Whats New
Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Ada Konflik di Timur Tengah, RI Cari Alternatif Impor Migas dari Afrika dan Amerika

Whats New
Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Langkah PAI Jawab Kebutuhan Profesi Aktuaris di Industri Keuangan RI

Whats New
Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Akar Masalah BUMN Indofarma Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Nestapa BUMN Indofarma, Sudah Disuntik APBN, Masih Rugi

Whats New
Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Tol Japek II Selatan Diyakini Jadi Solusi Kemacetan di KM 66

Whats New
Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Punya Gaji Tinggi, Simak Tugas Aktuaris di Industri Keuangan

Whats New
Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Nasib BUMN Indofarma: Rugi Terus hingga Belum Bayar Gaji Karyawan

Whats New
Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Pembatasan Pembelian Pertalite dan Elpiji 3 Kg Berpotensi Berlaku Juni 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com