7,5 Juta Warga Masih Pakai KTP Non-Elektronik yang Sudah Tak Diakui

Kompas.com - 21/10/2017, 23:07 WIB
Warga antre menyerahkan berkas untuk pencetakan e-KTP di stan pelayanan dan pencetakan e-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (20/10/2017).  Kegiatan yang digelar antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ramai diserbu warga yang yang belum memiliki e-KTP. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga antre menyerahkan berkas untuk pencetakan e-KTP di stan pelayanan dan pencetakan e-KTP di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat (20/10/2017). Kegiatan yang digelar antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ramai diserbu warga yang yang belum memiliki e-KTP.
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 7,5 juta jiwa penduduk Indonesia masih menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau KTP non-elektronik.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan KTP SIAK merupakan sumber masalah kependudukan di Indonesia.

Pasalnya, kartu identitas tersebut tidak terhubung dengan database di data center kependudukan pemerintah pusat.

Baca juga : Ribuan Orang Datang ke Stan Pencetakan E-KTP, Pihak Kemendagri Kaget

"Ini (KTP SIAK) yang menyebabkan penduduk terdata ganda. Saat ini jumlahnya tinggal 4 persen atau sekitar 7,5 juta dan kami akan segera selesaikan," kata Zudan, seusai penandatanganan kerja sama lembaga keuangan dengan Kemendagri, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017) malam.

Baca juga : Demi E-KTP, Nenek Cicih Rela Berangkat Subuh dan Antre 3,5 Jam di TMII

Adapun pemerintah resmi melarang penerbitan KTP SIAK per 31 Desember 2014. Saat ini, seluruh warga diminta merekam data dan menggunakan KTP elektronik.

Zudan menjelaskan, pemerintah saat ini tengah mempercepat penerbitan KTP elektronik. Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten dan kota agar memberikan pelayanan di hari Sabtu dan Minggu.

Baca juga : Mengapa Warga Rela Antre Berjam-jam di Taman Mini demi E-KTP?

"KTP SIAK secara perundang-undangan sudah tidak boleh digunakan lagi. Sebab KTP SIAK itu adalah sumber masalah utama kependudukan di Indonesia," kata Zudan.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku telah menugaskan Zudan untuk bertolak ke Jeddah dan Madinah menemui para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pasalnya, banyak TKI yang belum memiliki KTP elektronik. "Kami jemput bola. Kalau ada yang belum merekam data, rekamlah, kalau sudah rekam e-KTP sudah amanlah, karena itu berlaku seumur hidup," kata Tjahjo.

Hingga 20 Oktober 2017, penduduk Indonesia yang sudah merekam data KTP elektronik mencapai 94,98 persen atau sama dengan 175,94 juta jiwa. Sementara penduduk Indonesia wajib ber-KTP diketahui sebanyak 185,24 juta jiwa.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kekayaan Jack Ma Lenyap Rp 22 Triliun, Mengapa?

Kekayaan Jack Ma Lenyap Rp 22 Triliun, Mengapa?

Work Smart
Hutama Karya: H-7 hingga Hari H Lebaran, 310.000 Kendaraan Lewat Tol Trans Sumatera

Hutama Karya: H-7 hingga Hari H Lebaran, 310.000 Kendaraan Lewat Tol Trans Sumatera

Whats New
Ironi Gula, Eksportir era Hindia Belanda, Jadi Importir Usai Merdeka

Ironi Gula, Eksportir era Hindia Belanda, Jadi Importir Usai Merdeka

Whats New
Harga Gula Bisa di Bawah Rp 10.000 Per Kg Tanpa Impor, asalkan...

Harga Gula Bisa di Bawah Rp 10.000 Per Kg Tanpa Impor, asalkan...

Whats New
Perusahaan-perusahaan Global Ini Bakal Terapkan WFH secara Permanen

Perusahaan-perusahaan Global Ini Bakal Terapkan WFH secara Permanen

Work Smart
Pemerintah Inggris Siapkan Bailout untuk Perusahaan-perusahaan Papan Atas

Pemerintah Inggris Siapkan Bailout untuk Perusahaan-perusahaan Papan Atas

Whats New
Jepang Kembali Gelontorkan Stimulus Rp 13.656 Triliun, Buat Apa Saja?

Jepang Kembali Gelontorkan Stimulus Rp 13.656 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Sejak Awal Tahun, Harta Bos Djarum Berkurang Rp 177 Triliun

Sejak Awal Tahun, Harta Bos Djarum Berkurang Rp 177 Triliun

Whats New
Panduan Lengkap Penerapan New Normal yang Wajib Dipatuhi Perusahaan

Panduan Lengkap Penerapan New Normal yang Wajib Dipatuhi Perusahaan

Whats New
Hari Pertama Idul Fitri 2020, Jumlah Penumpang KRL Anjlok 90 Persen

Hari Pertama Idul Fitri 2020, Jumlah Penumpang KRL Anjlok 90 Persen

Whats New
Aturan New Normal: Jarak Antar-karyawan di Kantor Minimal 1 Meter

Aturan New Normal: Jarak Antar-karyawan di Kantor Minimal 1 Meter

Whats New
Kembali dari Mudik, PNS Harus Lampirkan Surat Pernyataan Kampungnya Bebas PSBB

Kembali dari Mudik, PNS Harus Lampirkan Surat Pernyataan Kampungnya Bebas PSBB

Whats New
Kurangi Gagal Panen, Kementan Terus Galakkan Program Asuransi Pertanian

Kurangi Gagal Panen, Kementan Terus Galakkan Program Asuransi Pertanian

Rilis
Jaga Stabilitas Pangan, Kementan Terus Optimalisasi Lahan Rawa

Jaga Stabilitas Pangan, Kementan Terus Optimalisasi Lahan Rawa

Whats New
Hingga H-1, Jasa Marga Catat 465.582 Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta

Hingga H-1, Jasa Marga Catat 465.582 Kendaraan yang Tinggalkan Jakarta

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X