KKP Resmikan Sistem Perizinan Online AKUBISA

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan layanan sistem perizinan online untuk kegiatan usaha perikanan budidaya. Launching perizinan online yang diberi nama “AKUBISA” atau aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur ini dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP.

Layanan perizinan online “AKUBISA” merupakan bagian upaya KKP dalam melakukan reformasi perizinan dari awalnya yang dilakukan secara manual atau paper-based ke arah yang berbasis online.

Hal ini akan lebih meningkatkan kualitas layanan terutama ketepatan dan efisiensi waktu layanan, sebagai upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Presiden Joko Widodo selalu menegaskan pentingnya memutus rantai perizinan untuk mewujudkan iklim usaha dan investasi yang positif. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan hal tersebut saat meresmikan aplikasi “AKUBISA” di Hotel Allium Tangerang, Senin (23/10/2017).

Slamet menambahkan bahwa layanan perizinan online “AKUBISA” diharapkan akan menjadi titik tolak dalam memberikan pelayanan perizinan usaha yang lebih terkontrol, terpantau, cepat, tepat dan lebih dapat dipertanggunjawabkan.

Menurutnya, untuk saat ini pelayanan “AKUBISA” akan digunakan untuk melayani 3 aktvitas perizinan yaitu izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), surat izin pengangkutan ikan hidup hasil pembudidayaan (SIKPI), dan rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).

Ia mengatakan izin online ini juga akan terkoneksi langsung dengan system monitoring yang ada di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) dan Bea Cukai. Dengan demikian integrasi sistem ini akan menjamin ketelusuran, mempermudah kontrol dan penyediaan basis data yang tepat.

“Izin online ini akan menjamin pelayanan lebih efisien, dengan penyelesaian waktu sesingkat mungkin, dapat dilakukan dalam hitungan jam jika syaratnya terpenuhi. Disisi lain, dengan memutus rantai perizinan dengan menggunakan basis online, maka diharapkan potensi kecurangan bisa dikendalikan. Intinya lebih dapat dipertanggungjawabkan dan sudah barang tentu akan memicu tumbunya investasi,” jelas Slamet.

Hingga Oktober 2017 total jumlah izin yang telah diterbitkan melalui Ditjen Perikanan Budidaya untuk ketiga perizinan masing-masing izin pemasukan ikan hidup sebanyak 39 izin, untuk SIKPI sebanyak 35 izin, dan rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal sebanyak 2 rekomendasi izin.