Menteri BUMN Jawab Kritik Presiden Bank Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno menjawab kritik Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim yang menyebut adanya dominasi BUMN dalam pembangunan infrastruktur.

Kim berpendapat, pemerintah seharusnya mendorong peran swasta lebih besar dalam pembangunan, khususnya infrastruktur.

"Saya rasa (pandangan itu) tidak tepat sama sekali," kata Rini, dalam acara "Satu Meja Eksklusif" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (23/10/2017) malam.

Rini mengklaim, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terbuka dengan pihak swasta.

Dia mencontohkan, PT Astra International Tbk menguasai beberapa ruas jalan tol. Hanya saja, Rini menekankan beberapa hal dalam melakukan partnership atau menjual aset kepada swasta.

(Baca: Jokowi Kritik BUMN Urus Katering, Begini Tanggapan Rini Soemarno)

"Tentunya dengan tidak merugikan BUMn itu sendiri, karena BUMN adalah milik negara. Kami harus terus memberikan kontribusi positif kepada negara," kata Rini.

Kemudian, dia memastikan, tidak ada pembangunan yang terhambat dalam pelaksanaan partnership tersebut. Sebab, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Rini menjelaskan, jalan tol, pelabuhan, bandara, listrik, harus dibangun secepatnya.

"Karena keterlambatan kita (Indonesia) dalam (pembangunan) infrastruktur sangat jauh (progressnya) dibandingkan negara-negara sekeliling (sekitar Indonesia)," kata Rini.

Kim mengatakan, perlu adanya persaingan sehat antara perusahaan negara dan korporasi swasta. Kim mengusulkan pemerintah mengubah insentif yang diberikan ke BUMN.

Pemerintah tak semestinya melihat BUMN hanya dari besaran pendapatan. Hal ini akan mendorong BUMN mengejar keuntungan dengan menyasar proyek-proyek yang harusnya jadi bagian swasta.

"Ini membatasi swasta masuk ke infrastruktur. Mereka tak bisa bersaing dengan BUMN karena BUMN memiliki toleransi risiko tinggi karena ada pemerintah," ujar Kim, beberapa waktu lalu.

Kim mencontohkan, BUMN kini masuk ke sektor logistik, kargo, hotel, properti, dan tol. Padahal bisnis ini butuh keterlibatan swasta. Hal ini membuat persaingan semakin tidak sehat.

Jika bekerja sama, BUMN dan swasta bisa mencari pendanaan bersama melalui sekuritisasi untuk proyek infrastruktur.