Rini Sebut Sri Mulyani Tepat Ingatkan Risiko Gagal Bayar PLN untuk Proyek 35.000 MW

Kompas.com - 24/10/2017, 13:33 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno (kiri baju putih), Bersama Dirut PLN Sofyan Basri (kanan baju putih) Saat Blusukan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara (13/06/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno (kiri baju putih), Bersama Dirut PLN Sofyan Basri (kanan baju putih) Saat Blusukan di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara (13/06/2017).
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengingatkan risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikkan 35.000 megawatt (MW) kepada PT PLN (Persero) sudah tepat.

Sebab, lanjut dia, PLN memiliki aset terbesar dibanding perusahaan BUMN lainnya.

"PLN punya aset Rp 1600 triliun. Total aset BUMN Rp 7000 triliun, dari situ Rp 1600 triliun asetnya PLN dan PLN menerangi seluruh Indonesia," kata Rini dalam acara "Satu Jam Eksklusif" yang ditayangkan di Kompas TV, Senin (23/10/2017) malam.

Dia menjelaskan, pada tahun 2014, elektrifikasi PLN baru tercapai sekitar 84 persen. Kemudian saat ini elektrifikasi mencapai 93 persen.

(Baca: Klinik BUMN, Strategi Rini "Sembuhkan" BUMN Merugi)

Rini mengharapkan, elektrifikasi sudah mencapai 99 persen pada tahun 2019. Dengan adanya target ini, lanjut dia, semua pihak menginginkan agar PLN tidak bermasalah.

"Bu Sri Mulyani mengingatkan kami dan kami menjaga itu. Memang pinjamannya besar, tetapi kebanyakan proyek PLN yang baru ini dari 35.000 MW mayoritas investasi swasta, bukan PLN," kata Rini.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri BUMN (19/9/2017). Dalam surat itu, dia menyebut, ada risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikkan.

Menkeu menyatakan perlu ada penyesuaian target program 35.000 MW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi.

(Baca: Tanggapi Surat Sri Mulyani, Dirut PLN Sebut Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan )

"Ini juga karena adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), dan dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," tegas Menkeu dalam suratnya.

Untuk itu, Ani minta Menteri ESDM dan Menteri BUMN mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer.

Hal ini untuk mengantisipasi risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang. Energi primer adalah bahan bakar untuk listrik, termasuk batubara.

Kompas TV Presiden Jokowi banyak memberi contoh konkret perubahan di era digital

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X