Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN 2018 menjadi undang-undang. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fary Djemy Francis membeberkan alasan partainya menolak pengesahan RAPBN 2018.

"Pertama, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan," kata Fary, dalam sidang paripurna, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Fary menjelaskan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen, dan tahun 2016 sebesar 5,02 persen. Fraksi Partai Gerindra memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017 tidak lebih dari 5,15 persen. Selain itu, Gerindra memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 maksimal sebesar 5,4 persen.

"Realitas tersebut membuat perkiraan kami rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo maksimal hanya sebesar 5,25 persen," kata Fary. 

Fary menjelaskan, di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi. Namun, Gerindra berpandangan, pemerintah tidak berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam investasi tersebut.

Fary menyebut, pemerintah melakukan pembiaran masuknya tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China dalam proyek infrastruktur dan investasi. Pemerintah juga disebut memaksa BUMN ikut serta dalam investasi proyek infrastruktur. Padahal, BUMN tersebut tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup.

"Kabinet Kerja gagal meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB. Bahkan tidak mampu menahan anjloknya rasio tersebut menjadi sebesar 12,6 persen dalam RAPBN 2018, ini mengakibatkan pemerintah dalam krisis pendapatan," kata Fary.

Realitas tersebut, lanjut dia, membuat pemerintah semakin tergantung terhadap utang. Alasan lainnya, pemerintah disebut gagal meningkatkan tax ratio. Bahkan, tax ratio 2017 maksimal hanya 9,72 persen atau sebesar Rp 1.322 triliun.

Hal itu disebabkan karena penerimaan perpajakan sampai akhir September 2017 hanya sebesar Rp 874,2 triliun atau 59,36 persen dari target pada APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Fraksi Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan pada tahun anggaran 2017 maksimal sebesar Rp 1.322 triliun. Dengan demikian, target penerimaan perpajakan yang tercantum dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun tidak akan tercapai.

Alasan lain yang menyebabkan Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 adalah besaran utang pemerintah. Hingga akhir Agustus 2017, utang pemerintah sebesar Rp 3.825 triliun. Mereka memperkirakan utang pemerintah akan terus bertambah hingga Rp 4.000 triliun pada akhir tahun 2017, atau sebesar 29,4 persen dari PDB.

"Kami kira sangat berbahaya jika APBN semakin tergantung pada utang. Akhir 2014 utang sebesar Rp 2.604 triliun meroket menjadi Rp 4000 triliun pada akhir 2017. Karena itu, kami fraksi Partai Gerindra tidak setuju terhadap RAPBN 2018," kata Fary.

Sebelumnya DPR mengesahkan APBN 2018 dengan anggaran belanja negara mencapai Rp 2.220,6 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894 triliun.  Anggaran belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun.

Adapun asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen. Kemudian harga minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Sedangkan target pembangunan 2018 adalah 5,0-5,3 persen tingkat pengangguran, 9,5-10 persen tingkat kemiskinan, indeks gini rasio 0,38, dan indeks pembangunan manusia 71,50.

Sementara itu target pendapatan negara dalam APBN 2018 terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.893 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,1 triliun. Dengan demikian, disepakati besaran defisit pada APBN 2018 adalah 2,19 persen dari PDB atau sebesar Rp 325,9 triliun.