Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya

Kompas.com - 25/10/2017, 21:28 WIB
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra menolak pengesahan RAPBN 2018 menjadi undang-undang. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Fary Djemy Francis membeberkan alasan partainya menolak pengesahan RAPBN 2018.

"Pertama, pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 dengan rata-rata sebesar 7 persen. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan," kata Fary, dalam sidang paripurna, di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Fary menjelaskan, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 4,79 persen, dan tahun 2016 sebesar 5,02 persen. Fraksi Partai Gerindra memperkirakan realisasi pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2017 tidak lebih dari 5,15 persen. Selain itu, Gerindra memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 maksimal sebesar 5,4 persen.

"Realitas tersebut membuat perkiraan kami rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo maksimal hanya sebesar 5,25 persen," kata Fary. 

Fary menjelaskan, di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur dan investasi. Namun, Gerindra berpandangan, pemerintah tidak berpihak pada penyerapan tenaga kerja lokal dalam investasi tersebut.

Fary menyebut, pemerintah melakukan pembiaran masuknya tenaga kerja asing (TKA) terutama dari China dalam proyek infrastruktur dan investasi. Pemerintah juga disebut memaksa BUMN ikut serta dalam investasi proyek infrastruktur. Padahal, BUMN tersebut tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup.

"Kabinet Kerja gagal meningkatkan rasio pendapatan negara terhadap PDB. Bahkan tidak mampu menahan anjloknya rasio tersebut menjadi sebesar 12,6 persen dalam RAPBN 2018, ini mengakibatkan pemerintah dalam krisis pendapatan," kata Fary.

Realitas tersebut, lanjut dia, membuat pemerintah semakin tergantung terhadap utang. Alasan lainnya, pemerintah disebut gagal meningkatkan tax ratio. Bahkan, tax ratio 2017 maksimal hanya 9,72 persen atau sebesar Rp 1.322 triliun.

Hal itu disebabkan karena penerimaan perpajakan sampai akhir September 2017 hanya sebesar Rp 874,2 triliun atau 59,36 persen dari target pada APBN-P 2017 sebesar Rp 1.472,7 triliun.

Fraksi Gerindra memperkirakan penerimaan perpajakan pada tahun anggaran 2017 maksimal sebesar Rp 1.322 triliun. Dengan demikian, target penerimaan perpajakan yang tercantum dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 1.609,4 triliun tidak akan tercapai.

Alasan lain yang menyebabkan Gerindra menolak pengesahan APBN 2018 adalah besaran utang pemerintah. Hingga akhir Agustus 2017, utang pemerintah sebesar Rp 3.825 triliun. Mereka memperkirakan utang pemerintah akan terus bertambah hingga Rp 4.000 triliun pada akhir tahun 2017, atau sebesar 29,4 persen dari PDB.

"Kami kira sangat berbahaya jika APBN semakin tergantung pada utang. Akhir 2014 utang sebesar Rp 2.604 triliun meroket menjadi Rp 4000 triliun pada akhir 2017. Karena itu, kami fraksi Partai Gerindra tidak setuju terhadap RAPBN 2018," kata Fary.

Sebelumnya DPR mengesahkan APBN 2018 dengan anggaran belanja negara mencapai Rp 2.220,6 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894 triliun.  Anggaran belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun.

Adapun asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen. Kemudian harga minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Sedangkan target pembangunan 2018 adalah 5,0-5,3 persen tingkat pengangguran, 9,5-10 persen tingkat kemiskinan, indeks gini rasio 0,38, dan indeks pembangunan manusia 71,50.

Sementara itu target pendapatan negara dalam APBN 2018 terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.893 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,1 triliun. Dengan demikian, disepakati besaran defisit pada APBN 2018 adalah 2,19 persen dari PDB atau sebesar Rp 325,9 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Gandeng XL Axiata, Akulaku PayLater Kini Tersedia di Aplikasi myXL

Whats New
Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Imbas Kenaikan Harga BBM, Iperindo Minta Subsidi Pembiayaan Perkapalan ke Pemerintah

Whats New
Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Promo Ulang Tahun, Watsons Gelar Diskon hingga 60 Persen

Spend Smart
Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Cara Bayar BPJS Kesehatan Online via myBCA

Spend Smart
Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Fintech Xendit Lakukan PHK ke 5 Persen Karyawan di Indonesia dan Filipina

Whats New
APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

APJII Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Literasi Digital di Indonesia

Whats New
Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Menperin Kukuhkan DPP Iperindo Periode 2022-2026, Ini Susunanya

Whats New
Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Rupiah Kembali Menguat, Dollar AS Kini Setara Rp 15.193 per Dollar AS

Whats New
Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Harga Komoditas Berpotensi Turun di 2023, DJP Otimistis Capai Target Penerimaan Pajak Rp 1.718 Triliun

Whats New
BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

BKN: Instansi Wajib Validasi Pendataan Tenaga Non-ASN Hasil Tahap Prafinalisasi

Whats New
Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Bank Raksasa Credit Suisse Dikabarkan Akan Bangkrut, Nasibnya Bakal Seperti Lehman Brothers?

Whats New
Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Pertamax Turun, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru di Semua Provinsi

Whats New
Penguatan Tergerus, IHSG Ditutup Naik Tipis Hari Ini

Penguatan Tergerus, IHSG Ditutup Naik Tipis Hari Ini

Whats New
Belum Genap 2 Tahun Menjabat, Direktur Unilever Mengundurkan Diri

Belum Genap 2 Tahun Menjabat, Direktur Unilever Mengundurkan Diri

Whats New
Program Digital Talent BUMN Targetkan Cetak 200.000 Talenta Digital pada 2024

Program Digital Talent BUMN Targetkan Cetak 200.000 Talenta Digital pada 2024

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.