APBN 2018 Dianggap Populis, Apa Penjelasan Sri Mulyani?

Kompas.com - 26/10/2017, 07:35 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYMenteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri) menyampaikan pendapatnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9). Rapat itu membahas utang pemerintah.
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah anggapan beberapa pihak yang menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 populis dan bertujuan untuk menyukseskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, APBN merupakan sebuah instrumen kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat.

"Jadi semua belanja (pemerintah) kalau tidak (dilakukan) di tahun politik, tidak dianggap? Padahal PKH (Program Keluarga Harapan) sebelum tahun politik juga sudah ada, tapi tidak dianggap populis," kata Sri Mulyani, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Sri Mulyani menjelaskan, fokus Presiden Jokowi sesuai dengan konsep Nawacita adalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan manusia semaksimal mungkin.

(Baca: Gerindra Tolak Pengesahan APBN 2018, Ini Alasan-alasannya)

Oleh karena itu, Jokowi mulai membangun infrastruktur dari pinggiran dan mengganti makna "Jawasentris" dengan "Indonesiasentris".

Sri Mulyani menegaskan, kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban tiap presiden terpilih, termasuk Jokowi.

"Selama itu dilakukan menggunakan instrumen yang prudent dan bisa sustainable, ya memang itu kewajiban Presiden yang dipilih oleh rakyatnya," kata Sri Mulyani.

Adapun salah satu concern dan sering dikampanyekan oleh Jokowi adalah mendorong kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan.

Aspek tersebut juga termasuk dalam APBN. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan memberi jaminan pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan lain-lain kepada masyarakat.

"Kalau kita lihat ada anggaran untuk operasional puskesmas, sekolah, beasiswa, tunjangan tenaga guru di tempat terpencil itu tidak populis, itu kewajiban pembangunan. Gambaran bagaimana kami mau membangun Indonesiasentris," kata Sri Mulyani.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X