Kemenhan dan Polri Dapat Anggaran Paling Besar pada APBN 2018

Kompas.com - 26/10/2017, 09:28 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dengan total belanja sebesar Rp 2.220,657 triliun.

Adapun total belanja yang dialokasikan untuk pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,494 triliun dengan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan anggaran belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 607,1 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran terbesar untuk kementerian terdapat di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 107,7 triliun.

"Alokasi pagu anggaran yang di-update setelah pembahasan di DPR, anggaran untuk Kemenhan menjadi Rp 170,7 triliun. Ini alokasi paling tinggi," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

(Baca: Anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Rp 16 Triliun di APBN 2018)

Sedangkan alokasi anggaran terbesar kedua adalah untuk Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dengan Rp 107,4 triliun.

Menyusul, Kementerian Agama dengan anggaran sebesar Rp 62,2 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun, Kementerian Sosial Rp 41,3 triliun, Kementeristek Dikti Rp 41,3 triliun, Kemendikbud Rp 40,1 triliun, Kementerian Keuangan Rp 32,9 triliun, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp 23,8 triliun.

Sedangkan untuk lembaga, non-kementerian, anggaran paling besar dialokasikan kepada Polri dengan Rp 95,0 triliun.

"Tapi alokasi ini lebih kecil dibanding alokasi pagu untuk Polri pada tahun sebelumnya, yaitu Rp 96,3 triliun. Alokasi anggaran lembaga lainnya tidak mengalami perubahan (pada APBN 2018)," kata Askolani.

Dia menjelaskan, penambahan anggaran untuk Polri sebagai antisipasi keamanan Pilkada 2018 dan memperkuat pembentukan Polda baru.

Setelah Polri, Komisi Pemilihan Umum mendapat alokasi anggaran terbesar kedua sebesar Rp 12,5 triliun.

Kemudian Mahkamah Agung sebesar Rp 8,3 triliun, Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,4 triliun, DPR sebesar Rp 5,7 triliun, BNN sebesar Rp 5,6 triliun, Bawaslu sebesar Rp 5,6 triliun, BKKBN sebesar Rp 5,5 triliun, Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 4,8 triliun, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2,8 triliun.

Kompas TV Rapat Paripurna DPR Tanpa Setya Novanto

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.