Kemenhan dan Polri Dapat Anggaran Paling Besar pada APBN 2018

Kompas.com - 26/10/2017, 09:28 WIB
Suasana rapat badan anggaran DPR membahas asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018 Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Suasana rapat badan anggaran DPR membahas asumsi ekonomi makro pada RAPBN 2018
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dengan total belanja sebesar Rp 2.220,657 triliun.

Adapun total belanja yang dialokasikan untuk pemerintah pusat sebesar Rp 1.454,494 triliun dengan anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 847,4 triliun dan anggaran belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 607,1 triliun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran terbesar untuk kementerian terdapat di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 107,7 triliun.

"Alokasi pagu anggaran yang di-update setelah pembahasan di DPR, anggaran untuk Kemenhan menjadi Rp 170,7 triliun. Ini alokasi paling tinggi," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

(Baca: Anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Rp 16 Triliun di APBN 2018)

Sedangkan alokasi anggaran terbesar kedua adalah untuk Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dengan Rp 107,4 triliun.

Menyusul, Kementerian Agama dengan anggaran sebesar Rp 62,2 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 59,1 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 48,2 triliun, Kementerian Sosial Rp 41,3 triliun, Kementeristek Dikti Rp 41,3 triliun, Kemendikbud Rp 40,1 triliun, Kementerian Keuangan Rp 32,9 triliun, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp 23,8 triliun.

Sedangkan untuk lembaga, non-kementerian, anggaran paling besar dialokasikan kepada Polri dengan Rp 95,0 triliun.

"Tapi alokasi ini lebih kecil dibanding alokasi pagu untuk Polri pada tahun sebelumnya, yaitu Rp 96,3 triliun. Alokasi anggaran lembaga lainnya tidak mengalami perubahan (pada APBN 2018)," kata Askolani.

Dia menjelaskan, penambahan anggaran untuk Polri sebagai antisipasi keamanan Pilkada 2018 dan memperkuat pembentukan Polda baru.

Setelah Polri, Komisi Pemilihan Umum mendapat alokasi anggaran terbesar kedua sebesar Rp 12,5 triliun.

Kemudian Mahkamah Agung sebesar Rp 8,3 triliun, Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,4 triliun, DPR sebesar Rp 5,7 triliun, BNN sebesar Rp 5,6 triliun, Bawaslu sebesar Rp 5,6 triliun, BKKBN sebesar Rp 5,5 triliun, Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 4,8 triliun, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2,8 triliun.

Kompas TV Rapat Paripurna DPR Tanpa Setya Novanto

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

[KURASI KOMPASIANA] Hal-hal yang Perlu Diketahui dari Periset

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

[KURASI KOMPASIANA] Jelajah Masjid-masjid yang Memesona di Indonesia

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

[KURASI KOMPASIANA] Membeli Smartphone yang Sedang Tren? Tidak Masalah, Asal Sesuai dengan Fungsi dan Budget

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

[KURASI KOMPASIANA] Kiat-kiat Ketika Menawar | Belanja Jadi Self Reward | Mendalami Prinsip Minimalis

Rilis
Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X