Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub: Peraturan Baru Taksi Online Mulai Berlaku 1 November 2017

Kompas.com - 27/10/2017, 18:54 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan peraturan baru mengenai taksi online akan berlaku pada 1 November 2017. Peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108).

Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo mengatakan, peraturan tersebut merupakan hasil kesimpulan dari dialog yang diikuti oleh semua pemangku kepentingan, seperti Organda, perusahaan penyedia aplikasi, dan asosiasi pengemudi taksi online.

"Berlaku efektif 1 November. Jadi, pasca putusan Mahkamah Agung batalkan 14 pasal dalam aturan PM 26, kami melakukan dialog publik ke seluruh kota besar di Indonesia. Berdasarkan masukan itu, disimpulkan bahwa seluruh stakeholder semua mengharapkan diatur kembali. Jika tidak diatur maka per 1 November, setelah 90 hari itu, maka 14 pasal itu tidak punya kekuatan hukum tetap," ujar Sugihardjo di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Sugihardjo menerangkan, tidak semua keinginan dari taksi online maupun taksi konvensional dimasukkan ke dalam poin peraturan yang baru. Menurut dia, peraturan tersebut sudah mewakili kepentingan kedua angkutan taksi.

"Dalam peraturan tersebut memang tidak bisa menampung keinginan beberapa pihak, tetapi sebagai besar diterima Organda dan diterima online. Di sini (peraturan) Kemenhub berdiri di tengah," tutur dia.

Dengan diterbitkannya PM 108, Sugihardjo mengimbau kepada semua pihak untuk tidak gaduh kembali menolak peraturan tersebut. Sebab, peraturan merupakan solusi untuk meredam kegaduhan antara taksi online dan konvensional.

"Untuk pihak yang belum puas diminta menghormati. Karena ini win-win solution agar situasi kondusif. Dan jangan perang di sosial media, serta jangan ada demo di lapangan," pungkas dia.

Sekadar informasi, PM 108 tidak hanya mengatur taksi online saja, tetapi terdapat empat angkutan lain yang diatur, diantaranya angkutan antar-jemput, angkutan pemukiman, angkutan karyawan, dan angkutan carter (sewa).

Selain itu, Aturan tentang tarif batas atas dan bawah juga masih tercantum dalam PM 108. Selain itu, pengenaan stiker di kendaraan taksi online dalam aturan merupakan suatu keharusan yang dipenuhi.

Tidak hanya itu, mengenai kuota, wilayah operasi, dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) juga terdapat dalam peraturan tersebut.

PM 108 pun mengatur tentang pengawasan dan pelanggaran taksi online, serta mengatur perusahaan penyedia layanan aplikasi taksi online.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinas TPHP Kalteng Sebut Food Estate Bantu Tumbuhkan Indeks Pertanian dan Ekonomi Petani

Dinas TPHP Kalteng Sebut Food Estate Bantu Tumbuhkan Indeks Pertanian dan Ekonomi Petani

Rilis
Sandiaga: Presiden Minta Target Kunjungan Wisatawan di 2023 Terpenuhi dengan Penyelenggaraan Event-event Berkualitas

Sandiaga: Presiden Minta Target Kunjungan Wisatawan di 2023 Terpenuhi dengan Penyelenggaraan Event-event Berkualitas

Whats New
Update Rekrutmen CASN 2023: Instansi Diminta Mendata Kebutuhan Formasi

Update Rekrutmen CASN 2023: Instansi Diminta Mendata Kebutuhan Formasi

Whats New
Kementan Sebut Perppu Cipta Kerja Permudah Izin Usaha Sektor Pertanian

Kementan Sebut Perppu Cipta Kerja Permudah Izin Usaha Sektor Pertanian

Rilis
Implementasi B35 Berlaku Besok, Kementerian ESDM Lanjut Uji Coba B40

Implementasi B35 Berlaku Besok, Kementerian ESDM Lanjut Uji Coba B40

Whats New
Mengapa Hary Tanoesoedibjo Mundur dari Dirut MNC Digital?

Mengapa Hary Tanoesoedibjo Mundur dari Dirut MNC Digital?

Whats New
Pupuk Kaltim dan Pemkot Bontang Salurkan Bantuan Kaki Palsu dan Sepatu CTEV untuk Penyandang Disabilitas

Pupuk Kaltim dan Pemkot Bontang Salurkan Bantuan Kaki Palsu dan Sepatu CTEV untuk Penyandang Disabilitas

Whats New
Gadeng Mastercard, Ayoconnect Bakal Percepat Pembayaran Berbasis Rekening Bank

Gadeng Mastercard, Ayoconnect Bakal Percepat Pembayaran Berbasis Rekening Bank

Whats New
'Tech Winter' Masih Bakal Berlanjut, 'Start-up' Perlu Efisiensi

"Tech Winter" Masih Bakal Berlanjut, "Start-up" Perlu Efisiensi

Whats New
Sebanyak 16.900 ASN, TNI, Polri Pindah ke IKN, Huniannya Dibangun Juni-Juli 2023

Sebanyak 16.900 ASN, TNI, Polri Pindah ke IKN, Huniannya Dibangun Juni-Juli 2023

Whats New
Rekrutmen CASN 2023 Akan Dibuka untuk Umum, Ini Formasi yang Jadi Prioritas

Rekrutmen CASN 2023 Akan Dibuka untuk Umum, Ini Formasi yang Jadi Prioritas

Whats New
Implementasi B35 Bisa Hemat Devisa hingga 10,75 Miliar Dollar AS

Implementasi B35 Bisa Hemat Devisa hingga 10,75 Miliar Dollar AS

Whats New
Alasan Hary Tanoesoedibjo Mundur sebagai Dirut MNC Digital

Alasan Hary Tanoesoedibjo Mundur sebagai Dirut MNC Digital

Whats New
OJK Beberkan 6 Tantangan Jaga Stabilitas dan Pengembangan Pasar Modal RI

OJK Beberkan 6 Tantangan Jaga Stabilitas dan Pengembangan Pasar Modal RI

Whats New
Pemerintah Bakal Setop Ekspor Tembaga, Bagaimana Nasib Freeport?

Pemerintah Bakal Setop Ekspor Tembaga, Bagaimana Nasib Freeport?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+