Kemenhub: Peraturan Baru Taksi Online Mulai Berlaku 1 November 2017

Kompas.com - 27/10/2017, 18:54 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo (paling kanan) saat meninjau arus balik di Terminal Rajabasa, Lampung, Sabtu (1/7/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo (paling kanan) saat meninjau arus balik di Terminal Rajabasa, Lampung, Sabtu (1/7/2017).
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorMuhammad Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan peraturan baru mengenai taksi online akan berlaku pada 1 November 2017. Peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 108).

Sekretaris Jenderal Kemenhub, Sugihardjo mengatakan, peraturan tersebut merupakan hasil kesimpulan dari dialog yang diikuti oleh semua pemangku kepentingan, seperti Organda, perusahaan penyedia aplikasi, dan asosiasi pengemudi taksi online.

"Berlaku efektif 1 November. Jadi, pasca putusan Mahkamah Agung batalkan 14 pasal dalam aturan PM 26, kami melakukan dialog publik ke seluruh kota besar di Indonesia. Berdasarkan masukan itu, disimpulkan bahwa seluruh stakeholder semua mengharapkan diatur kembali. Jika tidak diatur maka per 1 November, setelah 90 hari itu, maka 14 pasal itu tidak punya kekuatan hukum tetap," ujar Sugihardjo di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Sugihardjo menerangkan, tidak semua keinginan dari taksi online maupun taksi konvensional dimasukkan ke dalam poin peraturan yang baru. Menurut dia, peraturan tersebut sudah mewakili kepentingan kedua angkutan taksi.

"Dalam peraturan tersebut memang tidak bisa menampung keinginan beberapa pihak, tetapi sebagai besar diterima Organda dan diterima online. Di sini (peraturan) Kemenhub berdiri di tengah," tutur dia.

Dengan diterbitkannya PM 108, Sugihardjo mengimbau kepada semua pihak untuk tidak gaduh kembali menolak peraturan tersebut. Sebab, peraturan merupakan solusi untuk meredam kegaduhan antara taksi online dan konvensional.

"Untuk pihak yang belum puas diminta menghormati. Karena ini win-win solution agar situasi kondusif. Dan jangan perang di sosial media, serta jangan ada demo di lapangan," pungkas dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sekadar informasi, PM 108 tidak hanya mengatur taksi online saja, tetapi terdapat empat angkutan lain yang diatur, diantaranya angkutan antar-jemput, angkutan pemukiman, angkutan karyawan, dan angkutan carter (sewa).

Selain itu, Aturan tentang tarif batas atas dan bawah juga masih tercantum dalam PM 108. Selain itu, pengenaan stiker di kendaraan taksi online dalam aturan merupakan suatu keharusan yang dipenuhi.

Tidak hanya itu, mengenai kuota, wilayah operasi, dan Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) juga terdapat dalam peraturan tersebut.

PM 108 pun mengatur tentang pengawasan dan pelanggaran taksi online, serta mengatur perusahaan penyedia layanan aplikasi taksi online.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.