Reputasi Ekonomi RI di Bawah Nakhoda Jokowi Diakui Dunia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga tahun sudah, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berjalan. Sepanjang itu pula, banyak berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu yang paling fenomenal barangkali gelontoran 16 paket kebijakan ekonomi.

Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia  terjaga disekitar 5 persen. Pada 2015, ekonomi tumbuh 4,88 persen, 5,02 persen di 2016, dan diperkirakan 5,01 persen pada 2017.

Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat Indonesia juga meningkat dari Rp 41,9 juta per tahun pada 2014 menjadi Rp 47,9 juta per tahun pada 2016.

Laju inflasi yang kerap dikhawatirkan menurun dari 4,49 persen secara tahunan pada September 2014, menjadi 3,72 persen secara tahunan pada September 2017.

Adapun surplus perdagangan Januari-September 2017 10,8 miliar dollar AS diklaim mencapai yang tertinggi sejak 2012. Defisit transaksi berjalan juga turun dari 2,3 persen pada kuartal II 2016 menjadi 2 persen di kuartal II 2017.

Bagaimana dengan indikator sosial?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada  2015 menjadi 10,64 persen pada Maret 2017 dari total penduduk.

Begitu pun dengan pengangguran turun dari 5,81 persen pada Februari 2015 jadi 5,33 persen Februari 2017.

Adapun rasio gini atau ketimpangan juga  turun dari 0,40 pada Maret 2015 menjadi 0,39 pada Maret 2017.

Belum Memuaskan

Meski berbagai indikator ekonomi makro menunjukan adanya perbaikannya, reputasi ekonomi pemerintahan Jokowi tidak dianggap mentereng oleh masyarakat.

Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017, kepuasan secara umum responden terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebesar 70,8 persen.

Bila ditanya mana bidang yang tingkat kepuasan masyarakat paling rendah, maka jawabannya yaitu ekonomi. Sebab angka kepuasannya hanya 55,1 persen, di bawah bidang politik dan keamaman (76,4 persen), kesejahteraan sosial (72,8 persen), dan penegakan hukum (60 persen).

Di bidang ekonomi, indikator penyediaan lapangan kerja menjadi yang terburuk (44,5 persen) disusul harga barang (48,4 persen), nilai tukar (51,0 persen), pasar tradisional (56,8 persen), swasembada pangan (58,9 persen), petani dan nelayan (63,2 persen).

Meski begitu, dari segi pemerataan pembangunan, tingkat kepuasaan masyarakat mencapai 70,3 persen. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah gelontoran anggaran infrastuktur Rp 965 triliun pada 2015-2017.