Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reputasi Ekonomi RI di Bawah Nakhoda Jokowi Diakui Dunia?

Kompas.com - 31/10/2017, 12:41 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

Dalam berbagai kesempatan, dunia usaha memberikan apresiasi atas capaian ekonomi pemerintahan Jokowi. Berbagai kebijakan mulai dari paket kebijakan hingga program tax amnesty mendapatkan apresiasi tinggi.

Namun, para pengusaha juga kerap mengeluhkan berbagai kebaijakan pajak yang dianggap justru menekan dunia usaha. Salah satu kebajikan yang diprotes yaitu penerbitan bukti permulaan pajak kepada perusahaan belum lama ini.

Di Mata Internasional

Meski dianggap belum memuaskan di dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia justru diapresiasi oleh dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5 persen dianggap cukup baik di tengah gejolak pasar keuangan global dan anjloknya harga komoditas.

Dalam kurun waktu 3 tahun, pemeritahan Jokowi-Jusuf Kalla bahkan bisa menyakinkan 3 lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Hal tersebut merupakan yang pertama setelah 20 tahun silam.

Tiga lembaga pemeringkat utama dunia yang memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia yaitu Fitch Ratings, dan Moody's, dan Standard and Poor's (S&P).

Pemerintah menilai capaian peringkat layak investasi luar biasa karena selama 19 tahun skala ekonomi Indonesia naik 3 kali lipat dan banyak perkembangan pesat.

Namun segala capaian itu tidak pernah dianggap cukup bagi tiga pemeringkat internasional tersebut memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia.

Barulah pada tahun ini, ketiga lembaga pemeringkat yang disegani ini mengakui reputasi ekonomi Indonesia.

Capaian layak investasi patut dibanggakan karena S&P, yang justru menurunkan peringkat investasi AS pada 5 tahun lalu sementara itu Moody's menurunkan peringkat investasi China tahun ini.

Selain itu, kemudahan berinvestasi atau ease of doing business di mata Bank Dunia juga meroket tajam. Pada 2017 ini, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi 91, naik 15 peringkat dari posisi di tahun sebelumnya, yakni 106.

Tidak hanya itu, Indonesia bahkan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan pimpinan International Monetary Fund–World Bank 2018 di Bali. Acara tersebut merupakan acara besar yang akan dihadiri oleh seluruh menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia.

Diperkirakan, akan ada 15.000 orang delegasi dari seluruh dunia yang akan hadir di Pulau Dewata pada tahun depan.

"Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan kepercayaan dunia atas reputasi dan stabilitas ekonomi, politik, keamanan serta kemajuan pembangunan Indonesia yang saat ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi masih memiliki segudang pekerjaan rumah di bidang ekonomi mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga mempersempit jarak kesenjangan ekonomi. Dalam dua tahun ke depan, pekerjaan rumah itu harus maksimal dituntaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com