Ditjen Pajak Belum Terima Usul Insentif Pajak dari Pengusaha Ritel

Kompas.com - 31/10/2017, 17:12 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengusaha ritel memiliki opsi mengajukan kemudahan insentif pajak kepada pemerintah untuk meringankan beban di tengah situasi ekonomi saat ini.

Namun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) belum menerima pengajuan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dari para pengusaha ritel.

"Enggak ada, belum usul (pengurangan PPh)," ujar Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Meski begitu, Ken justru menilai tidak ada hal-hal yang krusial dari situasi sektor ritel. Meski banyak ritel tutup tutur dia, namun perusahaan tersebut justru beralih ke bisnis online.

Sementara itu, saat ditanya terkait aturan pajak e-commerce, Ken menuturkan aturannya masih digodok. Ditjen Pajak tutur dia, sedang berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai merumuskan aturan tersebut.

(Baca: Agar PHK Massal Karyawan Department Store Tidak Terjadi...)

Bea Cukai digandeng lantaran banyak barang yang dijual secara online berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, ada potensi penerimaan dari sisi bea masuk barang impor.

"Dari Ditjen Pajak sudah diusulkan tetapi dibicarakan dulu dengan Bea Cukai lah. Kalian enggak usah buru-buru. Tenang saja," kata Ken.

Sebelumnya, Ekonom Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai, pemerintah perlu segera mengambil berbagai cara untuk mencegah PHK massal di sektor ritel.

Hal itu menyusul adanya potensi PHK massal ribuan karyawan akibat banyaknya department store tutup.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-Hak Normatif Pekerja

Work Smart
Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Whats New
Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Whats New
BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

Whats New
BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit Hingga Buka Rekening Via Daring

Rilis
Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi Bagi UMKM versi ICSB Indonesia

Whats New
Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Whats New
BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

BEI Bakal Luncurkan Waran Terstruktur, Pilihan Investasi Aman bagi Investor

Whats New
Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Manajemen LinkAja Ungkap Alasan PHK Karyawan

Whats New
IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Ditutup Melemah pada Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Syarat dan Cara Daftar Driver Gojek 2022 untuk Mitra Pengemudi Motor

Work Smart
Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Siap-siap, PT Timah Bakal Tebar Dividen Rp 455 Miliar

Whats New
Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Kredit Perbankan Tumbuh 9,1 Persen pada April 2022

Whats New
Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Benarkah Luhut Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Whats New
Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Kembali Diperpanjang, Relaksasi Denda dan Pembayaran Minimal Kartu Kredit Berlaku Hingga Akhir Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.